[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5d0f9fd-19c4-477c-8340-2f73608be561","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 24.1 Tahun 2024 tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024-2029","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 24.1 Tahun 2024","number","24.1","year","2024","published_date","2024-11-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024-2029","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Landak Tahun 2024-2029
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 24.1, BD.2025/NO.24.1, LL Kab. Landak : 33 HLM
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024-2029
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk memberikan arah dan pedoman kebijakan penanaman modal di Kabupaten Landak perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum peraturan ini.\r\n\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000, menjadi dasar hukum peraturan ini.\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar hukum peraturan ini.\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menjadi dasar hukum peraturan ini.\r\n\r\nPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal menjadi dasar hukum peraturan ini.\r\n\r\nPeraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota menjadi dasar hukum peraturan ini.\r\n\r\nPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Kalimantan Barat menjadi dasar hukum peraturan ini. \n BAB I: KETENTUAN UMUM: Bab ini memuat definisi dan pengertian berbagai istilah yang digunakan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Landak (RUPMK).\r\n\r\nBAB II: MAKSUD DAN TUJUAN: Bab ini menjelaskan bahwa RUPMK dimaksudkan sebagai acuan bagi calon penanam modal dan bertujuan untuk mensinergikan serta mensinkronkan seluruh kepentingan sektoral yang menjadi prioritas Penanaman Modal di Daerah.\r\n\r\nBAB III: SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN: Bab ini menetapkan sistematika RUPMK yang terbagi menjadi enam bab utama (Pendahuluan, Asas dan Tujuan, Visi dan Misi, Arah Kebijakan, Peta Panduan, dan Pelaksanaan), yang rinciannya tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.\r\n\r\nBAB IV: PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN: Bab ini mengatur kewenangan Kepala DPMPTSP untuk melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian terhadap penyusunan kebijakan serta pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.\r\n\r\nBAB V: PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF: Bab ini menetapkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif kepada penanam modal dan mengatur evaluasi berkala pelaksanaan RUPMK oleh Kepala DPMPTSP.\r\n\r\nBAB VI: KETENTUAN PENUTUP: Bab ini mengatur penetapan berlakunya Peraturan Bupati, yaitu pada tanggal diundangkan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024. \n Peraturan Bupati Landak Nomor 24.1 Tahun 2024 \n 33 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Landak Nomor 24.1 Tahun 2024 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Landak Tahun 2024-2029 bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman kebijakan penanaman modal di Kabupaten Landak. Latar belakangnya adalah perlunya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai acuan bagi calon penanam modal dalam merencanakan sektor, bidang usaha, dan lokasi penanaman modal, serta untuk mensinergikan dan mensinkronkan seluruh kepentingan sektoral yang menjadi prioritas penanaman modal di daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Sistematika RUPMK yang terdiri dari pendahuluan, asas dan tujuan, visi dan misi, arah kebijakan penanaman modal, peta panduan (roadmap), dan pelaksanaan.
Pemantauan dan pembinaan oleh Kepala DPMPTSP terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal di daerah, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal oleh Pemerintah Daerah, serta pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang penanaman modal.
Evaluasi pelaksanaan RUPMK secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah.

Arah kebijakan penanaman modal meliputi perbaikan iklim penanaman modal, persebaran penanaman modal, fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi, dan industri pengolahan (makanan, CPO, karet dan pertambangan), penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment) dan efisien, bebas limbah serta kepedulian sosial (Blue Economy), pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, serta promosi dan kerjasama penanaman modal.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[106],{"_107":108,"_109":110},"text","PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 24.1 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 -2029","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF LANDAK
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGENT OF LANDAK REGULATION NUMBER 24.1
YEAR 2024
CONCERNING
GENERAL INVESTMENT PLAN OF LANDAK REGENCY
YEAR 2024-2029

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LANDAK

\n\n \n \n

Considering:

that to provide direction and guidelines for the investment policy in Landak Regency, it is necessary to prepare a General Investment Plan;
that based on the provisions in Article 4 paragraph (2) and paragraph (4) of Presidential Regulation Number 16 of 2012 concerning the General Investment Plan, the Regency/City Government prepares a General Investment Plan of the Regency/City that refers to the General Investment Plan, the General Investment Plan of the Province, and the development priorities of the Regency/City potential, which is stipulated by the Regent/Mayor;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5d0f9fd-19c4-477c-8340-2f73608be561","actionData","errors"]