[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5cf980f-08f5-4f1c-a65b-0cc91b7f4858","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN SAMPAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-06-15","effective_date","2015-10-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","PENGELOLAAN SAMPAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-sampah
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 51
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK:	\n \n melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah \n Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 \n mengatur pengelolaan sampah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2015. \n 36 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam pengelolaan sampah. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, memanfaatkan sampah sebagai sumber daya, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Jenis sampah yang diatur meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, termasuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pengetahuan, memfasilitasi upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta melakukan koordinasi antar lembaga.

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA, serta menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh informasi yang benar, mendapatkan perlindungan dan kompensasi, serta memperoleh pembinaan.

Masyarakat wajib berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Setiap orang yang memanfaatkan persil untuk kegiatan/usaha yang menimbulkan sampah B3 atau limbah B3 wajib mengelola sampah tersebut sesuai ketentuan. Pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, khusus, pariwisata, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat sampah sesuai jenis sampah dan membuangnya di TPS. Setiap pemilik kendaraan umum dan PKL wajib menyediakan tempat sampah.

Pengelolaan sampah terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai kebutuhan.

Pembiayaan pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah. Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi akibat dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah, seperti pencemaran air, udara, dan tanah.

","transitional_provisions","1. Pengelola fasilitas umum, pengguna persil, pemilik kendaraan umum atau pedagang kaki lima yang belum menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah agar mengadakan atau menyediakan tempat sampat dan/atau fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah yang telah memiliki izin dari Bupati, maka izin tersebut dianggap tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.\n3. Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah yang belum memiliki izin dari Bupati, wajib mengajukan permohonan izin paling lambat1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, paksaan Pemerintah, dan/atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 19 (kegiatan/usaha pengelolaan sampah skala besar tanpa izin) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, paksaan Pemerintah, dan pembongkaran.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 36 huruf a dan huruf f sampai dengan huruf k diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 36 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TUBAN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TUBAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 44 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 33 of 2010 concerning Guidelines for Waste Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Waste Management;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of East Java as amended by Law Number 2 of 1965 (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1965 Number 19, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2730);
Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5cf980f-08f5-4f1c-a65b-0cc91b7f4858","actionData","errors"]