[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5cf8867-c2e5-4cc3-aa08-fa47f92765c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2024","number","14","year","2024","published_date","2024-08-21","effective_date","2024-08-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin-usaha-perbankan
2024
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 14, BN.2024 (22)/19 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat,\r\nOtoritas Jasa Keuangan bersama otoritas, kementerian,\r\ndan/atau lembaga terkait perlu membentuk satuan\r\ntugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor\r\nkeuangan;\r\nb. bahwa pembentukan satuan tugas penanganan\r\nkegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan untuk\r\nmeningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian,\r\ndan/atau lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan\r\npenanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor\r\nkeuangan;\r\nc. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam\r\npembentukan satuan tugas penanganan kegiatan\r\nusaha tanpa izin di sektor keuangan yang\r\ndikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu\r\nmengatur mengenai satuan tugas penanganan kegiatan\r\nusaha tanpa izin di sektor keuangan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang\r\nSatuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin\r\ndi Sektor Keuangan; \n UU No. 21 Tahun 2011 dan UU No. 4 Tahun 2023. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, fungsi, tugas dan wewenang, kelembagaan satuan tugas, hubungan kelembagaan, pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, pelaporan dan pemantauan, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait membentuk Satuan Tugas untuk mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin. Satuan Tugas ini memiliki fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanganan, dengan tugas utama mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin. Wewenang Satuan Tugas meliputi edukasi, sosialisasi, pemantauan, rekomendasi pencegahan, dan tindakan lain sesuai peraturan. Struktur organisasi Satuan Tugas terdiri dari dewan pembina, tim pelaksana, tim kerja, dan sekretariat, dengan OJK sebagai ketua. Anggota Satuan Tugas berasal dari OJK dan lembaga terkait. Satuan Tugas juga dapat membentuk tim kerja di daerah untuk koordinasi lebih lanjut. Setiap anggota Satuan Tugas memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin.

","transitional_provisions","1. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengenai satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2024
CONCERNING
TASK FORCE FOR HANDLING
UNAUTHORIZED BUSINESS ACTIVITIES IN THE FINANCE SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n

Considering:

that to protect the interests of the public, the Financial Services Authority together with the relevant authorities, ministries, and/or institutions needs to form a task force for handling unauthorized business activities in the finance sector;
that the formation of a task force for handling unauthorized business activities in the finance sector is to improve coordination between authorities, ministries, and/or institutions in the effort to prevent and handle unauthorized business activities in the finance sector;
that to provide a legal basis for the formation of a task force for handling

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5cf8867-c2e5-4cc3-aa08-fa47f92765c0","actionData","errors"]