[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5ce999e-02a2-44ab-ab90-1347f1dc8bb8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-07-17","effective_date","2018-07-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan","place_of_enactment","Salakan","theme","PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi izin gangguan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2018/NO.5, TLD NO.-
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 karena menghambat iklim investasi di Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 50 Tahun 2017. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018. \n Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 50 Tahun 2017. \n 3 halaman; Penjelasan 1 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 10);\n2. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 50).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dicabut karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, yang dianggap menghambat iklim investasi di daerah. Dengan dicabutnya peraturan tersebut, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Gangguan, yang masih melakukan pungutan terhadap jenis-jenis usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan serta kelestarian lingkungan hidup, dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 ini menetapkan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGGAI ISLANDS
THE PROVINCE OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI ISLANDS REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
ON
REVOCATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 10 OF 2012
ON NUISANCE PERMIT RETRIBUTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGGAI ISLANDS,

Considering :

that with the enactment of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2017 on the Revocation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 27 of 2007 on Guidelines for Stipulation of Nuisance Permits in the region as amended by the Minister of Home Affairs Regulation Number 22 of 2016 on Amendments to the Minister of Home Affairs Regulation Number 27 of 2007 on Guidelines for Stipulation of Nuisance Permits in the region because it hinders the investment climate in the region, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Revocation of Regional Regulation Number 10 of 2012 on Nuisance Permit Retribution;

Bearing in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5ce999e-02a2-44ab-ab90-1347f1dc8bb8","actionData","errors"]