[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5ce4e0a-6b51-45ad-8a3e-fafccb79b6eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2017 tentang KAWASAN TANPA ROKOK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-01-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","KAWASAN TANPA ROKOK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.64 TLD NO.29
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan\r\nPasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang\r\nPengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa\r\nProduk Tembakau bagi Kesehatan, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5063);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5234);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten\r\nKepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4889);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang\r\nPengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa\r\nProduk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);\r\n8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7\r\nTahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan\r\nTanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2011 Nomor 49);\r\n9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1\r\nTahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran\r\nDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1,\r\nTambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan\r\nNomor 279);\r\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun\r\n2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi\r\nKewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008\r\nNomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar\r\nNomor 1); \n (1) KTR meliputi:\r\na. fasilitas pelayanan kesehatan;\r\nb. tempat proses belajar mengajar;\r\nc. tempat anak bermain;\r\nd. tempat ibadah;\r\ne. fasilitas olahraga;\r\nf. angkutan umum;\r\ng. tempat kerja; dan\r\nh. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.\r\n(2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,\r\nhuruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari\r\nasap rokok hingga batas pagar terluar.\r\n(3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan kawasan\r\nyang dilarang dan bebas dari asap rokok \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017. \n 29 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi masyarakat dari bahaya produk tembakau, meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok, dan mengurangi jumlah perokok aktif.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Ketentuan Substansial:

Penetapan KTR: Menetapkan area-area yang termasuk dalam KTR, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.
Larangan dan Kewajiban: Melarang merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR. Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan internal, melarang aktivitas merokok, dan memasang tanda larangan merokok.
Pengendalian Iklan Produk Tembakau: Mengatur pengendalian iklan produk tembakau di media luar ruang, termasuk persyaratan pencantuman peringatan kesehatan dan pembatasan lokasi pemasangan iklan.
Peran Serta Masyarakat: Mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR, termasuk penyiapan tempat khusus merokok.

","transitional_provisions","1. Penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus disiapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau penarikan/pelepasan iklan.\n2. Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar Pasal 21 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau bentuk lain sesuai kewenangan Bupati.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 20 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 20 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SELAYAR ISLANDS
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

COPY

REGIONAL REGULATION OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
on
SMOKE-FREE AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELAYAR ISLANDS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 115 paragraph (2) of Law Number 36 Year 2009 on Health and Article 52 of Government Regulation Number 109 Year 2012 on Securing Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, it is necessary to establish a Regional Regulation on Smoke-Free Area; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 29 Year 1959 on the Establishment of Second Level Region in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5ce4e0a-6b51-45ad-8a3e-fafccb79b6eb","actionData","errors"]