[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5c5f60f-0875-4881-97bb-d37ba7faf465","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-07-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Pengarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengarusutamaan gender
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2022/NOMOR.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, \r\npembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah \r\nmasih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan \r\ngender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian \r\ngender melalui perencanaan, penyusunan, \r\npelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi \r\natas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di \r\nDaerah; bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu \r\nstrategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan \r\nseimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam \r\nmemperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol \r\ndan manfaat pembangunan sehingga akan tercipta \r\nsuatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender; bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan \r\npengarusutamaan gender di Kabupaten Klaten, serta \r\nguna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 \r\nTahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam \r\nPembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam \r\nNegeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum \r\nPelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang \r\nPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan \r\nPengarusutamaan Gender di Daerah, maka perlu \r\npengaturan terkait dengan Pengarusutamaan Gender;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPengarusutamaan Gender;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Tugas dan Wewenang\r\nBab III Perencanaan PUG\r\nBab IV Pelaksanaan PUG\r\nBab V Pelaporan\r\nBab VI Pemantauan dan Evaluasi\r\nBab VII Peran Serta Masyarakat\r\nBab VIII Pembinaan\r\nBab IX Penghargaan\r\nBab X Pembiayaan\r\nBab XI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022. \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketidaksetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Klaten. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan serta perencanaan program yang responsif gender, memfasilitasi penguatan kelembagaan PUG, memberikan bantuan teknis terkait analisis gender dan penganggaran responsif gender, serta melaksanakan PUG dalam berbagai urusan pembangunan.
Pemerintah Daerah berwenang menetapkan, mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksanaan kebijakan PUG, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.
Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah melalui analisis gender.
Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah dan menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan pelindungan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.
Dibentuk Pokja PUG yang bertugas mempromosikan dan memfasilitasi PUG, menyusun program kerja, mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta melakukan pemantauan pelaksanaan PUG.
Setiap Perangkat Daerah menetapkan Focal Point PUG yang bertugas mempromosikan PUG pada unit kerja, memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif gender, serta melaporkan pelaksanaan PUG.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 4 OF 2022
ON
GENDER MAINSTREAMING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

Considering / Whereas :

that in the context of the administration of government, development and public services in the region, there are still gender inequalities and injustices, so a strategy is needed to integrate gender through planning, preparation, implementation, budgeting, monitoring and evaluation of development policies, programs and activities in the Region;
that gender mainstreaming is one of the strategies to create equal and balanced conditions for men and women in obtaining opportunities/opportunities, participation, control and development benefits so that a condition of gender justice and equality will be created;
that in order to optimize the implementation of gender mainstreaming in Klaten Regency, and to follow up Presidential

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5c5f60f-0875-4881-97bb-d37ba7faf465","actionData","errors"]