[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5b5a280-9302-4cbd-b5d2-e77d6bd8e4c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kawasan Kota Terpadu Mandiri Seumanah Jaya","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-12-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Timur","place_of_enactment","Idi Rayeuk","theme","Kawasan Kota Terpadu Mandiri Seumanah Jaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kota TERPADU MANDIRI SEUMANAH JAYA
2015
Qanun NO. 10, LD.2015/No.10
Qanun TENTANG Kawasan Kota Terpadu Mandiri Seumanah Jaya
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih tertinggal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Timur dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu Kawasan Kota Terpadu Mandiri dalam Kabupaten Aceh Timur; c. bahwa KTM Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur telah mendapat persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B-243/MEN/P2KT-PTPKT/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 tentang Izin Prinsip Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi. \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 ; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013. \n Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan dan Batas Wilayah; Tujuan dan Sasaran; Pelaksanaan Pembangunan KTM Seumanah Jaya; Penyediaan Tanah; Pengelolaan; Pengembangan Usaha Masyarakat; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2015. \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kawasan Kota Terpadu Mandiri Seumanah Jaya dibentuk untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur, khususnya di kawasan yang masih tertinggal. Pembentukan KTM Seumanah Jaya didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, serta persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kawasan KTM Seumanah Jaya meliputi tiga kecamatan: Peunaron, Ranto Peureulak, dan Serba Jadi, dengan pusat kegiatan di Gampong Seumanah Jaya. Tujuan pembentukan KTM adalah untuk menggali potensi sumber daya alam, mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, menarik investor, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjadi pusat riset, agrobisnis, serta agrowisata.

Sasaran KTM dicapai melalui peningkatan investasi di berbagai sektor, peningkatan produktivitas penduduk, pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, peningkatan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Pembangunan di kawasan KTM meliputi pusat kegiatan ekonomi, industri pengolahan hasil, pelayanan jasa dan perdagangan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, sarana pemerintahan, serta fasilitas umum dan sosial. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bersama dan terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta, dan masyarakat. Pengembangan usaha masyarakat diarahkan pada agrobisnis, agroindustri, budidaya pertanian dan non pertanian, jasa perdagangan, jaringan transportasi dan informasi, serta sarana pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Biaya pengembangan KTM berasal dari berbagai sumber, termasuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF EAST ACEH REGENCY
ACEH PROVINCE
QANUN OF EAST ACEH REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
CONCERNING
SEUMANAH JAYA INTEGRATED INDEPENDENT CITY AREA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAНІМ
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EAST ACEH,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 August 2005), the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement affirm their commitment to resolving the Aceh conflict peacefully, comprehensively, sustainably and with dignity for all, and the parties are determined to create conditions so that the Government of the People of Aceh can be realized through a democratic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5b5a280-9302-4cbd-b5d2-e77d6bd8e4c3","actionData","errors"]