[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5b56235-87e9-4fd2-8a8d-5cc9b6e5985e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kabupaten Pasuruan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2018","number","13","year","2018","published_date","2018-10-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasuruan","place_of_enactment","Bangil","theme","Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kabupaten Pasuruan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pariwisata
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kabupaten Pasuruan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan \r\nkegiatan yang strategis ditinjau dari segi pengembangan \r\nekonomi dan sosial budaya karena akan mendorong \r\npembangunan perekonomian daerah, penciptaan \r\nlapangan kerja dan pengembangan investasi dalam \r\ndinamika kehidupan lokal, nasional, dan global;\r\nb. bahwa pembangunan kepariwisataan Kabupaten \r\nPasuruan bertujuan untuk mendorong pemerataan \r\nkesempatan berusaha dan memperoleh manfaat yang \r\nsebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat \r\nsehingga terwujud masyarakat Kabupaten Pasuruan \r\nyang sejahtera;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 \r\nTahun 2002 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan belum \r\nmengakomodasi permasalahan yang berkembang di \r\nmasyarakat dan sudah tidak sesuai lagi dengan \r\nkebijakan kepariwisataan nasional sebagaimana diatur \r\ndalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang \r\nKepariwisataan; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu \r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan \r\nKepariwisataan di Kabupaten Pasuruan \n Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor \r\n18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun \r\n2016 tentang Rencana Induk Pembangunan \r\nKepariwisataan Daerah \n mangatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan, meliputi antara lain: ketentuan umum, asas dan tujuan, prinsip, pembangunan kepariwisataan, kawasan strategis pariwisata, usaha pariwisata, hak, kewajiban, larangan, kewenangan pemerintah daerah, badan promosi pariwisata daerah, pelatihan SDM, stardar dan sertifikasi tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten \r\nPasuruan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Kepariwisataan, dicabut \r\ndan dinyatakan tidak berlaku. \n jumlah 28 halaman + penjelasan 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Kepariwisataan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pasuruan. Latar belakangnya adalah untuk mendorong pembangunan perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan investasi. Tujuannya adalah untuk pemerataan kesempatan berusaha dan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial mencakup:

Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata oleh Pemerintah Daerah.
Pengaturan berbagai jenis usaha pariwisata seperti daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, kegiatan hiburan dan rekreasi, MICE, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan SPA.
Kewajiban memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bagi setiap penyelenggara usaha pariwisata.
Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, masyarakat, wisatawan, dan pengusaha pariwisata.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan.
Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Gabungan Industri Pariwisata.
Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi usaha, dan sertifikasi tenaga kerja.
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan ini menekankan pada pelestarian lingkungan, norma agama, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur masyarakat setempat.

","transitional_provisions","1. Izin usaha di bidang kepariwisataan yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk sementara diberlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.\n2. Pengusaha yang memiliki izin usaha di bidang kepariwisataan wajib mengajukan permohonan pendaftaran Tanda Daftar Usaha sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang atau Pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 39 dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan TDUP.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASURUAN
PROVINCE OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF PASURUAN REGENCY
NUMBER 13 OF 2018
CONCERNING
TOURISM ORGANIZATION
IN PASURUAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASURUAN,

Considering:

that tourism development is a strategic activity in terms of economic and socio-cultural development because it will encourage regional economic development, job creation and investment development in the dynamics of local, national and global life;
that the tourism development of Pasuruan Regency aims to encourage equal opportunities to do business and obtain the greatest possible benefits for the welfare of the community so that a prosperous Pasuruan Regency community is realized;
that Pasuruan Regency Regulation Number 8 of 2002 concerning Tourism Business Permits has not accommodated the problems that are developing in the community and is no longer in accordance with national tourism policies as regulated in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5b56235-87e9-4fd2-8a8d-5cc9b6e5985e","actionData","errors"]