[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5b3b509-b294-458f-86f1-dd4b400ddbd4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tanda Daftar Gudang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-10-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Tanda Daftar Gudang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tanda daftar gudang
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2023/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanda Daftar Gudang
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan serta menjaga\r\nstabilitas sektor perekonomian sebagaimana\r\ndiamanatkan Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan\r\nmelalui kelancaran perdagangan dan pengaturan\r\narus barang; bahwa Tanda Daftar Gudang di Kota Pekalongan\r\nmemiliki peranan yang strategis dalam\r\npengembangan perusahaan sebagai tanda bukti\r\nkepemilikan bahwa perusahaan telah didaftar\r\nuntuk dapat melakukan kegiatan sarana\r\ndistribusi di Daerah; bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010\r\ntentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda\r\nDaftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang\r\ndipandang sudah tidak sesuai dengan\r\nperkembangan masyarakat dan hukum sehingga\r\nperlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nTanda Daftar Gudang; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis dan Golongan, Pendaftaran Gudang, Penerbitan TDG, Pencatatan Administrasi Gudang, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2023. \n Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 dicabut. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan dan tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tanda Daftar Gudang (TDG) bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian melalui kelancaran perdagangan dan pengaturan arus barang. TDG dianggap strategis dalam pengembangan perusahaan sebagai bukti pendaftaran untuk kegiatan distribusi di daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Definisi dan Klasifikasi Gudang:** Gudang didefinisikan sebagai ruangan tertutup atau terbuka untuk penyimpanan barang dagangan. Gudang tertutup diklasifikasikan menjadi Golongan A, B, C, dan D berdasarkan luas dan kapasitas penyimpanan. Gudang terbuka memiliki luas minimal 1.000 m².\n2. **Kewajiban Pendaftaran Gudang:** Pemilik gudang wajib memiliki TDG berdasarkan golongan, luas, dan kapasitas penyimpanan. Pengecualian berlaku untuk gudang di tempat penimbunan berikat, di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai, atau melekat pada usaha ritel/produksi.\n3. **Penerbitan TDG:** Wali Kota berwenang menerbitkan TDG, yang dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. Penerbitan dilakukan secara elektronik dan ditembuskan kepada Menteri Perdagangan dan Perangkat Daerah terkait.\n4. **Pencatatan Administrasi Gudang:** Pengelola gudang wajib mencatat jenis dan jumlah barang yang disimpan, masuk, dan keluar, baik secara manual maupun elektronik. Informasi yang dicatat meliputi pemilik barang, nomor induk berusaha, jenis barang, jumlah, tanggal masuk/keluar, asal/tujuan, dan stok. Pencatatan harus tersedia setiap saat untuk diperiksa oleh petugas pengawas.\n5. **Pelaporan:** Kepala Perangkat Daerah melaporkan rekapitulasi penerbitan TDG setiap 3 bulan kepada Menteri Perdagangan. Pengelola gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok/penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi gudang secara bulanan.\n6. **Pembinaan dan Pengawasan:** Wali Kota menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendaftaran gudang, penyimpanan barang, dan pelaporan.","transitional_provisions","1. TDG yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang atau mendaftarkan kembali melalui Online Single Submission sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Pemilik Gudang yang tidak memiliki TDG dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.\n2. Pengelola Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, denda, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.\n3. Pengelola Gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang tidak menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan tertulis dan/atau pencabutan izin di bidang perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Pengelola Gudang yang tidak memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di Gudang yang dikuasainya, jika diminta oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan tertulis dan/atau pencabutan izin di bidang perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 6 OF 2023
CONCERNING
WAREHOUSE REGISTRATION CERTIFICATE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve and maintain the stability of the economic sector as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it can be done through smooth trade and regulation of the flow of goods;
that the Warehouse Registration Certificate in Pekalongan City has a strategic role in the development of companies as proof of ownership that the company has been registered to be able to carry out distribution facility activities in the Region;
that Regional Regulation Number 6 of 2010 concerning Trading Business License, Company Registration Certificate and Warehouse Registration Certificate is considered not in accordance with the development of society

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5b3b509-b294-458f-86f1-dd4b400ddbd4","actionData","errors"]