[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5a2d3a4-c6b2-4f20-b25a-64cbab6a142c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pelayanan Dan Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 24 Tahun 2013","number","24","year","2013","published_date","2013-10-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Pelayanan Dan Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN - PELAYANAN DAN PENYELENGGARAAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD. 2013/No. 24, LL 102 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah;\r\nBahwa dalam rangka menjamin upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Konawe Selatan diperlukan penyelengaraan pendidikan yang adil dan merata, berkualitas dan berdaya saing, serta memiliki akuntabilitas tata kelola yang diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan;\r\nBahwa pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan harus mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang maju, cerdas, sehat, sejahtera, berbudaya, religius, serta harus dapat menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, dalam rangka percepatan pembangunan daerah; bahwa guna memberikan layanan dan mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu serta memiliki kepastian hukum, maka perlu perangkat pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.\r\n \n Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tMaksud dan Tujuan;\r\n3.\tPrinsip Penyelenggaraan dan Pelayanan pendidikan;\r\n4.\tHak dan Kewajiban;\r\n5.\tJalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan;\r\n6.\tPendidikan Formal;\r\n7.\tPendidikan Nonformal;\r\n8.\tPendidikan Informal;\r\n9.\tPendidikan Keagamaan;\r\n10.\tPendidikan Khusus dan Layanan Khusus;\r\n11.\tPendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;\r\n12.\tPengelolaan Pendidikan;\r\n13.\tPenerimaan Peserta Didik Baru;\r\n14.\tWajib Belajar;\r\n15.\tButa Aksara dan Putus Sekolah\r\n16.\tKurikulum;\r\n17.\tPendidik dan Tenaga Kependidikan;\r\n18.\tOrganisasi Profesi Tenaga Pendidikan dan Kependidikan;\r\n19.\tPrasarana dan Sarana;\r\n20.\tEvaluasi, Akredeitasi, dan Sertifikasi;\r\n21.\tPendanaan;\r\n22.\tPembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan \r\n\tLembaga Pendidikan; \r\n23.\tPeran Serta Masyarakat;\r\n24.\tPenjaminan dan Pengendalian Mutu;\r\n25.\tPenyidikan;\r\n26.\tKetentuan Peralihan;\r\n27.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2013. \n 102 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakangnya adalah pelaksanaan otonomi daerah yang menjadikan pendidikan sebagai urusan wajib pemerintah daerah, serta upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adil, merata, dan berdaya saing.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan Pemerintah Daerah: Mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan. Menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.
Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur: Mencakup pendidikan formal (PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah), pendidikan nonformal (kursus, pelatihan, PKBM), dan pendidikan informal.
Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:\n
- Masyarakat: Berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat, dan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Wajib berpartisipasi demi kemajuan pendidikan dan mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.
- Orang Tua/Wali: Berhak menyekolahkan anak/anak walinya pada satuan pendidikan yang dikehendaki dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anak. Wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan menerapkan budaya belajar.
- Peserta Didik: Berhak mendapatkan pendidikan agama, kesempatan program percepatan, pelayanan pendidikan sesuai bakat dan minat, beasiswa, dan penilaian objektif. Berkewajiban mentaati peraturan, menyelesaikan program pendidikan, menghormati pendidik, dan memelihara sarana prasarana.
- Pendidik: Berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal, promosi, penghargaan, tunjangan sertifikasi, perlindungan, dan kesempatan meningkatkan kompetensi. Berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, memberikan keteladanan, dan meningkatkan kualifikasi akademik.
- Tenaga Kependidikan: Berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal, promosi, penghargaan, perlindungan, dan kesempatan meningkatkan kompetensi. Berkewajiban memberikan keteladanan, meningkatkan kualifikasi akademik, memotivasi peserta didik, dan menciptakan budaya membaca.
\n

","transitional_provisions","1. Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.\n2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan dan teknis pelaksanaannya, akan diatur melalui Peraturan/Keputusan Bupati.","sanctions","1. Badan penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal yang melanggar ketentuan Pasal 17 dan 32 dikenakan sanksi administrasi.\n2. Bentuk sanksi administrasi berupa:\n a. peringatan tertulis;\n b. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;\n c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;\n d. pembatalan izin prinsip dan izin operasional;\n e. pencabutan izin operasional.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER: 24 YEAR 2013
CONCERNING
EDUCATION SERVICES AND ORGANIZATION
PUBLISHED BY
LEGAL SECTION
REGIONAL SECRETARIAT
SOUTH KONAWE REGENCY
YEAR 2013

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER 24 YEAR 2013
CONCERNING
EDUCATION SERVICES AND ORGANIZATION
IN SOUTH KONAWE REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH KONAWE,

Considering:

that in the implementation of regional autonomy, education is a mandatory affair that is the authority and responsibility of the Regional Government, so that the Regional Government is authorized to regulate the organization of education to provide legal certainty in the organization and/or management of education in the region;
that in order to ensure efforts to improve the quality of human resources in South Konawe Regency, it is necessary to organize education that is fair and equitable, quality and competitive, and has governance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5a2d3a4-c6b2-4f20-b25a-64cbab6a142c","actionData","errors"]