[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e59b6895-8e23-4f8e-b4e8-50ac2bb4f13d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","Garis Sempadan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

garis sempadan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.5, TLD NO.66
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Garis Sempadan
ABSTRAK:	\n \n Dalam ranglia mewujudkan penataan ruang dan bangunan yang serasi dan selaras dengan rencana pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya pengaturan yang mengatur jaraK bangunan dari jalan, sungai, saluran irigasi dan pantai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undarg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung \r\n3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n4. Undang-Undang Nomor 38 Taiun 2004 tentang Jalan \r\n5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahn Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai \r\n 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai \r\n12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan \r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung \r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang lrigasi.\r\n \n MENGATUR TENTANG GARIS SEMPADAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2012. \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 161)\n2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2)\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 15)\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7)\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 14)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang garis sempadan di Kabupaten Luwu Timur. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penataan ruang dan bangunan yang serasi dan selaras dengan rencana pembangunan daerah, serta perlunya pengaturan jarak bangunan dari jalan, sungai, saluran irigasi, dan pantai.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk:

Mencapai penataan ruang dan bangunan yang serasi, seimbang, tertib, teratur, dan berwawasan lingkungan.
Memastikan fungsi jalan, sungai, irigasi, danau/waduk, dan pantai tidak terganggu oleh aktivitas di sekitarnya.
Mengoptimalkan pemanfaatan dan peningkatan nilai manfaat fungsi-fungsi jalan, sungai, irigasi, danau/waduk, dan pantai.
Membatasi kerusakan jalan, sungai, irigasi, danau/waduk, pantai, dan lingkungannya.

Ketentuan substansial meliputi penetapan Garis Sempadan Jalan (GSJ), Garis Sempadan Pagar (GSP), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Sungai (GSS), Garis Sempadan Irigasi (GSI), dan Garis Sempadan Pantai (GSPn) dengan ukuran yang berbeda-beda tergantung pada jenis jalan (arteri, kolektor, lokal, lingkungan), kondisi sungai (bertanggul, tidak bertanggul, kedalaman), jenis irigasi (debit), dan kondisi pantai. Pemanfaatan lahan di daerah sempadan diizinkan untuk kegiatan perekonomian masyarakat yang tidak bersifat permanen, jenis tanaman tertentu, pemasangan reklame/rambu, kabel listrik/telepon/pipa air, tiang/pondasi prasarana jalan/jembatan, kegiatan sosial masyarakat, dan prasarana lalu lintas air.

","transitional_provisions","1. Bangunan-bangunan dan persil tanah masyarakat yang telah berdiri dan memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan serta tanah milik masyarakat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat mengubah bangunan.\n2. Pelaksanaan penyesuaian Peraturan Daerah ini untuk bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.\n3. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Garis Sempadan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan lokasi dalam Garis Sempadan tanpa memperoleh izin dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan, pengosongan lokasi, dan pengembalian kondisi semula.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan/atau 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF EAST LUWU REGENCY
REGIONAL REGULATION OF EAST LUWU REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
CONCERNING
SETBACK LINES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EAST LUWU,

Considering:	that in order to realize a harmonious and balanced spatial and building arrangement with the development plan in East Luwu Regency, it is necessary to have regulations governing the distance of buildings from the road, rivers, irrigation canals and beaches; that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Setback Lines;
In View of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 28 of 2002 concerning Buildings (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 134, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4247); Law Number 7 of 2003 concerning the Establishment of East Luwu and North Mamuju

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e59b6895-8e23-4f8e-b4e8-50ac2bb4f13d","actionData","errors"]