[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5968019-36d0-459d-b806-13d9217584de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1955","number","1","year","1955","published_date","1955-01-15","effective_date","1955-02-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Terhadap Urusan Kredit","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1955
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1, LN. 1955/No. 2, TLN. No. 746, LLBPHN : 6 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengawasan Terhadap Urusan Kredit
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 1955. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk memastikan pemberian kredit yang sehat dan berdasarkan asas kebijaksanaan bank yang tepat, serta untuk menjaga solvabilitas dan likuiditas badan-badan kredit di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengatur perkembangan urusan kredit dan melindungi kepentingan ekonomi negara.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur bahwa badan kredit yang ingin menamakan dirinya sebagai 'bank' atau 'bank tabungan' harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan Direksi Bank. Izin ini hanya diberikan jika modal yang telah dibayar memenuhi batas minimum yang ditetapkan. Badan kredit yang sudah ada harus meminta izin dalam waktu tiga bulan setelah peraturan ini diundangkan. Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap badan-badan kredit guna memastikan solvabilitas dan likuiditas mereka. Badan kredit wajib memberikan informasi yang diminta oleh Bank dan harus menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Bank. Bank juga dapat menetapkan peraturan umum mengenai operasional badan kredit, termasuk pembatasan jumlah kredit yang dapat diberikan.

","transitional_provisions","1. Dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal pengundangan peraturan ini, badan-badan kredit yang telah ada harus meminta izin sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat 1.\n2. Jika mereka tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat 2, maka pada mereka dapat diberikan oleh Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan Bank, izin sementara untuk bekerja sebagai badan kredit.\n3. Masa berlakunya izin sementara sebagaimana termaksud dalam ayat kedua pasal ini dapat ditetapkan selama-lamanya dua tahun. Jika masa yang ditetapkan dalam surat izin sementara itu telah lampau, sedangkan badan kredit yang bersangkutan masih belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat 2, maka izin itu hanya dapat diperpanjang dengan persetujuan Dewan Moneter.","sanctions","1. Jika suatu badan kredit tidak atau lalai memenuhi kewajiban-kewajibannya yang lahir dari, atau berdasarkan pada peraturan ini, maka Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank, berhak mencabut izin sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat 1, atau izin sementara sebagaimana termaksud dalam pasal 3 ayat 2.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PP No. 19 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1955 Tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/71542/pp-no-19-tahun-1964","3f84b5ce-4fe4-4347-a7fb-374d42151f9c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 1955
CONCERNING
SUPERVISION OF CREDIT AFFAIRS

President of the Republic of Indonesia,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that for the development of sound credit granting based on sound bank policy principles by credit institutions operating in Indonesia, as well as for the sake of the solvency and liquidity of these credit institutions, it is necessary to establish regulations regarding the supervision of credit affairs. \n \n
In view of:	\n \n Article 7 paragraph 5 of the Basic Law of Bank Indonesia 1953 (Law No. 11 of 1953; State Gazette of 1953 No. 40); \n \n

Hearing:
The Cabinet in its 89th meeting on December 23, 1954;

Decides:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

Government Regulation regarding the supervision of credit affairs.

Article 1

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5968019-36d0-459d-b806-13d9217584de","actionData","errors"]