[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5943b04-c1b9-4a83-99d7-83e343964e27","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Buduran Tahun 2019-2039","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2019-04-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sidoarjo","place_of_enactment","Sidoarjo","theme","Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Buduran Tahun 2019-2039","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA RUANG
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Sidoarjo Tahun 2019 No 3 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Buduran Tahun 2019-2039
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,\tperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Buduran Tahun 2019 – 2039; \n a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan\tRuang;\r\nb. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang\r\nRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6042);\r\nc. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;\r\nd. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk\tdan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan\tRuang;\r\ne. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;\r\nf. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031;\r\n \n Peraturan ini berisi tentang:\r\n1. Ketentuan umum;\r\n2. Asas, sasaran dan ruang lingkup;\r\n3. Tujuan, kebijakan dan strategi;\r\n4. Rencana Pola Ruang;\r\n5. Rencana Jaringan prasarana;\r\n6. Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;\r\n7. Ketentuan Pemanfaatan Ruang;\r\n8. Peraturan Zonasi;\r\n9. Perizinan;\r\n10. Insentif dan disinsentif;\r\n11. Hak, Kewajiban dan Peran serta Masyarakat;\r\n12. Sanksi Administratif;\r\n13. Ketentuan lain-lain;\r\n14. Ketentuan peralihan;\r\n15. Ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019. \n 749 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Buduran Tahun 2019-2039 menetapkan rencana tata ruang yang terperinci untuk wilayah perkotaan Buduran. Tujuan utama dari penataan ruang ini adalah untuk mewujudkan BWP Buduran sebagai pusat pengembangan zona perumahan dan industri yang didukung oleh zona perdagangan dan jasa. Kebijakan ini mencakup pengembangan kegiatan perumahan, penyediaan sarana dan prasarana di sektor industri, pengembangan sarana dan prasarana zona perdagangan dan jasa, serta pengembangan ruang terbuka hijau (RTH). Strategi penataan ruang meliputi penyediaan perumahan untuk berbagai lapisan masyarakat, peningkatan aksesibilitas antar zona industri, pemisahan zona industri dengan zona lainnya melalui RTH, penyediaan pasar desa dan ruko, serta pengembangan taman dan hutan kota. Rencana pola ruang mencakup zona lindung (perlindungan setempat, RTH, suaka alam dan cagar budaya) dan zona budidaya (perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, sarana pelayanan umum, peruntukan lainnya, dan peruntukan khusus).","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n3. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.\n4. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.\n5. Semua rencana terkait dengan pola ruang dan jaringan prasarana yang berkaitan dengan Penataan Ruang di Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 43, dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Sidoarjo No. 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296201/perda-kab-sidoarjo-no-4-tahun-2024","1c3f5f2f-a6c0-4861-8d9a-5f5dec202159","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIDOARJO
THE PROVINCE OF JAWA TIMUR

REGIONAL REGULATION OF SIDOARJO REGENCY
NUMBER 3 OF 2019

DETAILED SPATIAL PLAN AND ZONING REGULATIONS
FOR THE BUDURAN URBAN AREA
YEAR 2019-2039

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIDOARJO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :	\n \n Considering / Whereas to implement the provisions of Article 27 paragraph (1) of Law Number 26 Year 2007 on Spatial Planning, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Detailed Spatial Plan and Zoning Regulations for the Buduran Urban Area, Year 2019 – 2039; \n \n
Mengingat :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 12 Year 1950 on the Establishment of Regencies in the Province of East Java Juncto Law Number 2 Year 1965 on the Amendment of the Territorial Boundaries of the Surabaya Municipality and the Surabaya Level

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5943b04-c1b9-4a83-99d7-83e343964e27","actionData","errors"]