[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e586b66e-8779-4ac3-9ca9-1f22d5843afa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga di Desa Tahun Anggaran 2020","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 100 Tahun 2019","number","100","year","2019","published_date","2019-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga di Desa Tahun Anggaran 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

standar satuan harga - desa
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 100, BD.2019/NO.100
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga di Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:	\n \n bahwa guna ketertiban pengelolaan keuangan di desa main»\r\nperlu memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta\r\noutput yang dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan\r\ntelah memperhitungkan tingkat kemahaîan serta kondisi\r\ngeografis suatu Desa; bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa, Kepala Desa menyusun\r\nStandar Satuan Harga di Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga di Desa Tahun Anggaran 2020;\r\n \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017; \n Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Ruang Lingkup\r\nBab III Standar Satuan Harga di Desa\r\nBab IV Tata Cara Penyusunan Standar Satuan Harga\r\nBab V Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab VI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019. \n 117 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga di Desa Tahun Anggaran 2020 menetapkan pedoman bagi desa dalam menyusun Standar Satuan Harga (SSH). SSH digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020. Kepala Desa membentuk tim yang bertugas melakukan survei harga pada sekurang-kurangnya 3 rekanan di wilayah kecamatan setempat atau kecamatan bersebelahan. Nilai SSH didasarkan pada lokasi penggunaan barang dan jasa, Pajak Pertambahan Nilai, keuntungan maksimal penyedia, dan harga satuan daerah sebagai patokan tertinggi. Tim menyusun kertas kerja yang berisi hasil survei, perbandingan SSH lama dengan hasil survei, perbandingan dengan SSH sekitar (jika ada), dan berita acara hasil pembahasan SSH. Kepala Desa menetapkan SSH melalui Peraturan Kepala Desa berdasarkan berita acara tim. Dalam menyusun DPA/DPPA/DPAL, harus mempertimbangkan harga barang dan jasa pada lokasi setempat, biaya lain sesuai peraturan perundang-undangan, serta efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kelayakan. SSH digunakan untuk seluruh kegiatan yang dibiayai oleh APB Desa dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah. Jika terjadi perubahan harga atau barang/jasa tidak sesuai dengan SSH, pengadaannya harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan kemanfaatannya. Desa dapat menggunakan satuan biaya resmi lain atau mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri yang diperoleh melalui survei harga. Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan, dan Inspektorat Daerah melakukan pengawasan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGENT OF KARANGANYAR
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGULATION OF THE REGENT OF KARANGANYAR
NUMBER 100 OF 2019
ON
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF PRICE UNIT STANDARDS IN VILLAGES
FISCAL YEAR 2020

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to maintain order in the management of village finances, it is
necessary to ensure that the allocation of expenditures with results and
outputs generated in an activity are logical and
have taken into account the level of expensiveness and conditions
geographical conditions of a Village;
that for the smooth and orderly preparation of the Budget\nRevenue and Expenditure in the Village, the Village Head prepares\nPrice Unit Standards in the Village;
that based on the considerations as intended
in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regent Regulation
on Guidelines for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e586b66e-8779-4ac3-9ca9-1f22d5843afa","actionData","errors"]