[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5857d19-ada1-40e8-99c6-945068d0ca7f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI LAMPUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI LAMPUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

andal lalu lintas
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:	\n \n pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastuktur berpotensi menimbulkan dampak berupa terganggunya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pelayanan jalan \n 1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;\r\n2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;\r\n3. undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan;\r\n4. undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;\r\n5. undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;\r\n6. undang-undnag nomor 12 tahun 2011 tentng pemebntukan peraturan perundang-undangan;\r\n7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;\r\n8. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasaranan dan lalu lintas jalan;\r\n9. peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan;\r\n10. peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas;\r\n11. peraturan pemerintahnomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan;\r\n12. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas angkuta jalan;\r\n13. peraturan menteri perhubungan nomor KM 14 tahun 2006 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;\r\n14. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah;\r\n15. peraturan menteri perhubungan nomor PM 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan anlisis dampak lalu lintas;\r\n16. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029;\r\nperaturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah;\r\n18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019;\r\n19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintahan provinsi lampung \n peraturan daerah ini memutuskan tentang analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi lampung \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan: Gubernur berwenang memberikan persetujuan Andalalin untuk pembangunan di jalan provinsi. Jika lokasi berada di antara jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota/desa, persetujuan diberikan setelah mempertimbangkan bupati/walikota.
Ruang Lingkup Kegiatan: Peraturan ini mengatur analisis dampak lalu lintas untuk berbagai pusat kegiatan (perdagangan, perkantoran, industri, pendidikan, pelayanan umum, SPBU, hotel, gedung pertemuan, restoran, fasilitas olahraga, bengkel, pencucian mobil), permukiman (perumahan, rumah susun, asrama, ruko), dan infrastruktur (akses jalan tol, pelabuhan, bandara, terminal, stasiun kereta api, pool kendaraan, fasilitas parkir, jalan layang, lintas bawah, terowongan).
Hak dan Kewajiban:
Pengembang wajib melakukan Andalalin dan menunjuk konsultan bersertifikat.
Dokumen Andalalin harus memuat perencanaan, analisis kondisi lalu lintas, analisis bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan perjalanan, simulasi kinerja lalu lintas, rekomendasi penanganan dampak, rincian tanggung jawab, dan rencana pemantauan dan evaluasi.
Pengembang wajib melaksanakan kewajiban dalam dokumen Andalalin.

","transitional_provisions","1. Setiap pengembang atau pembangun yang dapat menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan dan/atau sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan rencana pembangunan maka pengembang atau pembangun harus membuat Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.","sanctions","1. Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembatalan izin, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG

REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 11 OF 2016
ABOUT
TRAFFIC IMPACT ANALYSIS ON LAMPUNG PROVINCIAL ROADS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5857d19-ada1-40e8-99c6-945068d0ca7f","actionData","errors"]