[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5813387-5e1b-4a19-98d1-128fcc6eb71c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kotawaringin Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-05-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur","place_of_enactment","Sampit","theme","Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kotawaringin Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:	\n \n bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai\r\ntantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan\r\nlokal, nasional, regional dan global, maka pendidikan\r\ndiselenggarakan secara terencana, terarah dan\r\nberkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan\r\nperluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing\r\nserta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan\r\npublik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan\r\nsebagai satu sistem pendidikan. Pendidikan harus mampu mewujudkan Kotawaringin\r\nTimur “Cerdas Komprehensif” dalam rangka mewujudkan\r\nsumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada\r\nTuhan Yang Maha Esa serta mampu bersaing pada taraf\r\nNasional dan Internasional. Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk\r\nmewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan\r\npendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah,\r\nPemerintah Daerah, Orang Tua dan Masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan\r\nmerupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan\r\ntanggung jawab pemerintah daerah, sehingga pemerintah\r\ndaerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan\r\nuntuk memberikan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan\r\ndan/ atau pengelolaan yang ada di daerah. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun\r\n2005; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun\r\n2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun\r\n2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun\r\n2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun\r\n2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun\r\n2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun\r\n2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun\r\n2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun\r\n2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun\r\n2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun\r\n2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun\r\n2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun\r\n2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014. \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nFUNGSI DAN TUJUAN;\r\nBAB III\r\nPRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN;\r\nBAB IV\r\nHAK DAN KEWAJIBAN;\r\nBAB V\r\nPERAN SERTA MASYARAKAT;\r\nBAB VI\r\nJALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN;\r\nBAB VII\r\nPERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN;\r\nBAB VIII\r\nKURIKULUM;\r\nBAB IX\r\nPENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN;\r\nBAB X\r\nBAHASA PENGANTAR;\r\nBAB XI\r\nPENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;\r\nBAB XII\r\nSARANA DAN PRASARANA;\r\nBAB XIII\r\nEVALUASI, DAN SERTIFIKASI;\r\nBAB XIV\r\nPENDANAAN;\r\nBAB XV\r\nPEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN,DAN PENUTUPAN\r\nLEMBAGA PENDIDIKAN;\r\nBAB XVI\r\nPENJAMINAN MUTU;\r\nBAB XVII\r\nKERJA SAMA;\r\nBAB XVIII\r\nPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;\r\nBAB XIX\r\nPENYIDIKAN;\r\nBAB XX\r\nSANKSI ADMINISTRASI;\r\nBAB XXI\r\nKETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XXII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2014. \n 54 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Kebijakan ini mencakup prinsip penyelenggaraan pendidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan peserta didik. Diatur pula hak dan kewajiban warga masyarakat, orang tua, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan ditekankan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. Peraturan ini juga mengatur jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan daerah, pendidikan khusus dan layanan khusus, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan keagamaan. Selain itu, diatur pula perencanaan dan pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan, dan satuan pendidikan itu sendiri. Kurikulum pendidikan harus mengacu pada standar nasional pendidikan dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Bahasa pengantar dalam pendidikan adalah Bahasa Indonesia, dengan bahasa asing dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Pendidik dan tenaga kependidikan diatur mengenai persyaratan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, pembinaan, pengembangan, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan. Sarana dan prasarana pendidikan harus memadai, dan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Evaluasi dan sertifikasi dilakukan untuk menjamin mutu pendidikan. Terakhir, diatur mengenai pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan lembaga pendidikan, serta kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.\n2. Setiap orang yang tidak mentaati ketentuan Pasal 132, maka dikategorikan sebagai tindak pidana.\n3. Pemerintah Daerah memberlakukan sanksi administratif berupa pembatalan izin prinsip dan izin operasional atau pencabutan izin operasional.\n4. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 132 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTAWARINGIN TIMUR
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTAWARINGIN TIMUR REGENCY
NUMBER 5 OF 2014
ON
EDUCATION ADMINISTRATION
IN KOTAWARINGIN TIMUR REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTAWARINGIN TIMUR

\n\n \n \n

Menimbang:

that education must be able to answer various challenges in accordance with the demands and changes in local, national, regional and global life, so education is organized in a planned, directed and sustainable manner to realize equitable distribution and expansion of access, quality improvement, relevance, and competitiveness as well as strengthening governance, accountability and public image in organizing and managing education as a single education system;
that education must be able to realize East Kotawaringin “Comprehensive Smart” in order to realize human resources who believe and are devoted to God Almighty and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5813387-5e1b-4a19-98d1-128fcc6eb71c","actionData","errors"]