[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5782f58-38c0-4c35-9ce3-2207d9d3f8d6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-02-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jasa tenaga kerja
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2023/NOMOR.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengelolaan Jasa Tenaga Kerja dilaksanakan\r\ndalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang\r\nlayak dan adil melalui pengurangan pengangguran\r\nsebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang\r\nDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa\r\ntiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan\r\npenghidupan yang layak bagi kemanusiaan; bahwa kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi\r\njaminan layanan pada masyarakat yang cepat, tepat,\r\nefektif dan efisien maka Pemerintah Daerah perlu\r\nmenggunakan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian\r\nKerja; untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah\r\nsebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan\r\nJasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja\r\ndilingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta;\r\n bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan\r\nJasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas dan Tujuan\r\nBab III Manajemen TKDPK\r\nBab IV Evaluasi Kinerja\r\nBab V Penugasan TKDPK\r\nBab VI Tata Tertib dan Tata Kerja\r\nBab VII Hak dan Kewajiban TKDPK\r\nBab VIII Larangan\r\nBab IX Keselamatan dan Kesehatan Kerja\r\nBab X Penilaian Kinerja\r\nBab XI Pemberhentian TKDPK\r\nBab XII Pelaporan\r\nBab XIII Pembiayaan\r\nBab XIV Sinergisitas\r\nBab XV Ketentuan Peralihan\r\nBab XVI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2023. \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKDPK) bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang layak dan adil serta memberikan kepastian hukum dalam penggunaan jasa tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Latar belakangnya adalah adanya pembatasan pengadaan ASN dan berkurangnya jumlah ASN, yang berdampak pada pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, TKDPK diperlukan untuk menjaga pelayanan yang prima dan mengurangi beban kerja ASN.

Peraturan ini mengatur mengenai perencanaan, pengadaan, perjanjian kerja, evaluasi kinerja, penugasan, tata tertib, hak dan kewajiban, larangan, keselamatan dan kesehatan kerja, penilaian kinerja, pemberhentian, pelaporan, pembiayaan, dan sinergitas terkait TKDPK. Perencanaan pengadaan jasa TKDPK disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan jumlah dan jenis SDM. Jenis dan kriteria TKDPK meliputi berbagai bidang seperti asisten guru, pengemudi, pengelola APILL, dan lainnya.

Perjanjian Kerja antara Kepala Perangkat Daerah dan TKDPK wajib memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun anggaran. TKDPK berhak mendapatkan jaminan sosial, penghasilan (upah bulanan dan tunjangan hari raya), dan cuti (sakit, bersalin, alasan penting, dan cuti bersama). Kewajiban TKDPK meliputi mentaati peraturan disiplin, Perjanjian Kerja, dan peraturan perundang-undangan. TKDPK dilarang melakukan pelanggaran disiplin, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum.

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi kinerja TKDPK sebagai dasar pembaharuan Perjanjian Kerja. Pembiayaan Pengelolaan Jasa TKDPK bersumber dari APBD dan/atau dana lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengadaan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja diproses dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap TKDPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan disiplin, ketentuan Perjanjian Kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA
CENTRAL JAVA PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 2 OF 2023
ON
MANAGEMENT OF LABOR SERVICES WITH A WORK AGREEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that the management of Labor Services is carried out in order to realize the fulfillment of decent and fair work through unemployment reduction as mandated by Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that every citizen has the right to work and a decent living for humanity;
that the obligation of the Regional Government to fulfill the guarantee of services to the community that are fast, precise, effective and efficient, the Regional Government needs to use Labor Services With a Work Agreement;
to carry out the affairs of the Regional Government as regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5782f58-38c0-4c35-9ce3-2207d9d3f8d6","actionData","errors"]