[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e571e1c5-9f03-4135-af3f-602ab34e210a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-06-07","effective_date","2011-06-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"020174a3-bcce-4193-a414-70f06ff5f32e","Media, Pos & Periklanan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2011/NO.12, TLD No.12, LL KAB MELAWI: 15 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.2 Tahun 1981, UU No.8 Tahun 1981, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.22 Tahun 1982, PP No.27 Tahun 1983, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Pp No.41 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, Perpres No.1 Tahun 2007, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda No.4 Tahun 1986, Perda No.4 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Jenis Retribusi, Golongan Retribusi, Wilayah Pungutan, Peninjauan Tarif Retribusi, Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran, Pengelolaan Penerimaan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2011. \n Perda ini memiliki 21 halaman dan 8 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas informasi publik, menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup hak dan kewajiban masyarakat terkait informasi publik, di mana setiap warga masyarakat berhak memperoleh informasi dan data tentang kebijakan publik serta berpartisipasi dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik. Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan membuka akses informasi publik kepada pengguna informasi, kecuali informasi yang dikecualikan. Setiap Badan Publik wajib mengarsipkan dan menyediakan informasi publik secara utuh dan dalam kondisi baik.

Peraturan ini juga mengatur pelaksanaan informasi publik dan partisipasi masyarakat, pembentukan pusat data dan informasi kebijakan publik, penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi, serta hak dan kewajiban Komisi Informasi dalam menjalankan tugasnya.

","transitional_provisions","1. Sengketa Informasi publik yang terjadi sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tidak dapat dijadikan objek sengketa informasi publik menurut Peraturan Daerah ini.\n2. Sebelum terbentuknya pusat data dan informasi kebijakan publik, dan publikasi data, pengelolaan informasi publik dilakukan oleh perangkat daerah yang relevan.\n3. Komisi Informasi dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MELAWI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2011
CONCERNING
INFORMATION OPENNESS IN THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL ADMINISTRATION

LAW AND HUMAN RIGHTS SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF MELAWI REGENCY
YEAR 2011

Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 165, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3886);
Law Number 40 of 1999 concerning the PRESS (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3887);
Law Number 34 of 2003 concerning the Establishment of Melawi Regency and Sekadau Regency in West Kalimantan Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 149, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4344);
Law Number 10 of 2004 concerning the Formation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e571e1c5-9f03-4135-af3f-602ab34e210a","actionData","errors"]