[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e562ea9a-6735-4d27-9045-a070441f6aa8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-11-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN apbd
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011\r\n
ABSTRAK:	\n \n Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan untuk tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ;\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;\r\n7.\tUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara \r\n8.\tUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;\r\n9.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;\r\n10.\tUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;\r\n11.\tUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\n12.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n13.\tPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;\r\n14.\tPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;\r\n15.\tPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;\r\n16.\tPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;\r\n17.\tPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;\r\n18.\tPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;\r\n19.\tPeraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;\r\n20.\tPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n21.\tPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar. Pelayanan Minimal;\r\n22.\tPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; \r\n23.\tPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan;\r\n24.\tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\n25.\tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;\r\n26.\tPeraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng;\r\n27.\tPeraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; \r\n28.\tPeraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 \r\n \n PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2011. \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2011. Perubahan ini meliputi penambahan pada pendapatan daerah sebesar Rp. 101.844.739.711,83 sehingga total pendapatan menjadi Rp. 481.515.239.601,83, serta penambahan pada belanja daerah sebesar Rp. 145.289.541.661,00 sehingga total belanja menjadi Rp. 503.334.091.154,00.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mengalami penambahan sebesar Rp. 6.459.685.872,87, Dana Perimbangan bertambah sebesar Rp. 25.855.937.010,96, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah bertambah sebesar Rp. 69.529.116.828,00.

Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung bertambah sebesar Rp. 1.540.170.544,00, sedangkan Belanja Langsung bertambah sebesar Rp. 143.749.371.117,00.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan bertambah sebesar Rp. 17.920.887.872,17, terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA). Pengeluaran berkurang sebesar Rp. 9.050.223.643,00, terutama pada pembayaran pokok utang.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANTAENG REGENCY
YEAR 2011 NUMBER 7

REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2011
CONCERNING
AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2011

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANTAENG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in connection with developments that are not in accordance
with the assumptions of the General Policy of the APBD, circumstances that
cause the Previous Year's Budget Surplus to be
used for financing for the current fiscal year, it is necessary
to amend the APBD for Fiscal Year 2011;
that in connection with the matter in letter a, the
Amendment to the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year
2011 needs to be stipulated by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment
of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e562ea9a-6735-4d27-9045-a070441f6aa8","actionData","errors"]