[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5625781-50b0-472b-bbda-b328fb0e0261","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Pekalongan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018","number","14","year","2018","published_date","2018-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Pemajuan Kebudayaan Kota Pekalongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kebudayaan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD No 14/2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemajuan Kebudayaan Kota Pekalongan
ABSTRAK:	\n \n bahwa unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai indentitas bangsa dan Negara harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila dan budaya masyarakat Kota Pekalongan merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kota Pekalongan, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Pekalongan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; \n Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Landasan, Asas dan Tujuan, Objek Pemajuan Kebudayaan, Ruang Lingkup, Tugas dan Wewenang, Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Pekalongan bertujuan untuk melestarikan kebudayaan daerah dan warisan budaya bangsa, mempertahankan kearifan lokal, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui kebudayaan, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan kebudayaan daerah kepada masyarakat.\n\nObjek pemajuan kebudayaan meliputi batik, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan kuliner. Pemerintah Daerah bertugas menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, menjamin kebebasan berekspresi, menjamin perlindungan atas ekspresi budaya, melaksanakan Pemajuan Kebudayaan, memelihara kebhinekaan, mengelola informasi di bidang Kebudayaan, menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan, menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan, membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan, mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan, serta menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan, menyelenggarakan kerja sama Pemajuan Kebudayaan, mengembangkan kebijakan peningkatan sumber daya manusia di bidang Pemajuan Kebudayaan, dan memberikan penghormatan dan anugrah kepada masyarakat dan/atau lembaga yang berjasa dalam pelestarian Kebudayaan Daerah.\n\nPemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap objek pemajuan kebudayaan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pengembangan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman. Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk membangun karakter bangsa dan daerah, meningkatkan ketahanan budaya daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan.","transitional_provisions","sanctions","1. Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap seseorang atau badan yang melakukan pengrusakan Budaya akibat suatu kegiatan.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Selain sanksi administratif, Pemerintah Daerah dapat memerintahkan pihak yang melakukan pengrusakan untuk menanggung biaya pemulihan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 14 OF 2018
on
THE ADVANCEMENT OF CULTURE OF PEKALONGAN CITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that elements of regional culture as the identity of the nation and the State must be preserved, developed and affirmed based on the crystallization of cultural values contained in Pancasila;
that the culture of the people of Pekalongan City is a system of values, customs adhered to by the people of Pekalongan City, in which there is knowledge, beliefs, values, attitudes, and procedures of the community that are believed to fulfill the lives of its citizens, so it needs to be preserved;
that Law Number 23 of 2014 on Regional Government states that culture is a mandatory affair that is the authority and responsibility of the regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5625781-50b0-472b-bbda-b328fb0e0261","actionData","errors"]