[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e55e72a7-d7b2-48ee-9a83-2f0b2f562141","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 10 Tahun 2014","number","10","year","2014","published_date","2014-07-08","effective_date","2014-09-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kayong Utara","place_of_enactment","Sukadana","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana-pembangunan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2014/NO.10, TLD No.10, LL KAB kayong Utara: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terkahir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2007, UU No.17 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, PP No.26 Tahun 2008, Perpres No.5 Tahun 2010, Permendagri No.54 Tahun 2010, Perda No.9 Tahun 2005, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.5 Tahun 2009 \n Ketentuan Umum; PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; MAKSUD DAN TUJUAN; KEDUDUKAN RPJMD; SISTEMATIKA RPJMD; PENGENDALIAN DAN EVALUASI; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2014. \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara untuk periode 2013-2018. RPJMD ini dimaksudkan sebagai arahan dan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Kayong Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Latar Belakang dan Tujuan: RPJMD disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta dengan kabupaten yang berbatasan.

Ketentuan Substansial:

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013.
RPJMD memuat visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas daerah.
Sistematika RPJMD meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, dan penutup.
RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.
Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD, yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Kepala SKPD.

","transitional_provisions","1. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran atau kebutuhan pembiayaan dalam RPJMD, dilakukan penyesuaian melalui penyusunan RKPD, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk setiap tahunnya.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAYONG UTARA
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KAYONG UTARA REGENCY
NUMBER 10 OF 2014
on
REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN
YEAR 2013-2018

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAYONG UTARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions in Article 150 paragraph (3) letter e of Law Number 32 of 2004 on Regional Government as amended several times and lastly by Law Number 12 of 2008 on the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 on Regional Government, it is necessary to establish a Regional Regulation on the Medium-Term Regional Development Plan for 2013-2018; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System (State Gazette of the Republic of Indonesia of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e55e72a7-d7b2-48ee-9a83-2f0b2f562141","actionData","errors"]