[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5552988-057b-4fdb-8869-08b6166f948d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dan Puskesmas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 10 Tahun 2019","number","10","year","2019","published_date","2019-12-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dan Puskesmas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan layanan umum-kesehatan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dan Puskesmas
ABSTRAK:	\n \n bahwa Negara berkewajiban untuk memberikan\r\npeningkatan pelayanan kesehatan kepada\r\nmasyarakat melalui pengelolaan keuangan dengan\r\nmenerapkan praktek bisnis yang sehat demi\r\nmemajukan kesejahteraan umum dan\r\nmencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana\r\ndiamanatkan dalam Pembukaan Undang–Undang\r\nDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat\r\nakan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah \r\nperlu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada\r\nmasyarakat melalui pola pengelolaaan keuangan\r\ndengan praktek yang sehat. \n Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun\r\n2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n95/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun\r\n2018; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016\r\n \n Pembentukan BLUD Rumah Sakit bertujuan meningkatkan kemandirian \r\ndalam pengelolaan manajemen Rumah Sakit dalam rangka\r\nmeningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019. \n 62 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2019 ini mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit dan Puskesmas. Latar belakang peraturan ini adalah kewajiban negara untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang sehat, serta kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan manajemen Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Persyaratan dan penetapan PPK-BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan BLUD), yang meliputi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.\n2. Tata kelola BLUD, yang mencakup prinsip tata kelola, pejabat pengelola dan pegawai BLUD, serta Dewan Pengawas.\n3. Status kelembagaan BLUD.\n4. Remunerasi bagi pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai BLUD.\n5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh BLUD.\n6. Tarif layanan yang dapat dipungut oleh BLUD.\n7. Pendapatan dan biaya BLUD.\n8. Perencanaan dan penganggaran BLUD.\n9. Pelaksanaan anggaran BLUD.\n10. Akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban BLUD.\n11. Pembinaan dan pengawasan BLUD.\n12. Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 10 OF 2019
ABOUT
REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCY FOR HOSPITALS AND COMMUNITY HEALTH CENTERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that the State is obliged to provide improved health services to the community through financial management by applying sound business practices to promote public welfare and educate the nation as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that to meet the community's need for health services, the regional government needs to improve health services to the community through a financial management pattern with sound practices;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Regional Public Service

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5552988-057b-4fdb-8869-08b6166f948d","actionData","errors"]