[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e544da40-6a1a-48a9-9051-adf3a2c2a778","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2011","number","1","year","2011","published_date","2011-03-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Penyelenggaraan Perparkiran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan-Perparkiran
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/NO.1.SERI.E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa agar sistem perparkiran dapat berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa parkir, diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran;\r\nb. Bahwa sektor perparkiran berkontribusi menambah\r\npendapatan daerah, sehingga penyelengggaraan\r\nperparkiran yang baik akan menjadi sumber\r\nPendapatan Asli Daerah;\r\n \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; . Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun\r\n1999; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20\r\nTahun 2007;\r\n \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Tempat Parkir; Tanggung Jawab Penyelenggaraan Perparkiran; Jenis Dan Kawasan Parkir; Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum; Kewajiban Dan Hak; Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir; Penyelenggaraan Parkir Tidak Tetap; Pertanggungjawaban Penyelenggara Parkir Dan Pengelola; Kewajiban Dan Hak Pengguna Jasa Parkir; Bagi Hasil Pendapatan; Tata Tertib Parkir; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 24 HLM; Penjelasan: 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Kulon Progo. Latar belakangnya adalah untuk menata sistem perparkiran agar berorientasi pada kenyamanan dan keamanan pengguna jasa parkir, serta meningkatkan pendapatan daerah. Tujuannya adalah mewujudkan perparkiran yang aman dan nyaman, tertib lalu lintas, mengendalikan parkir pada fasilitas umum milik pemerintah daerah, dan menata parkir swasta.

Ketentuan Substansial:

Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan, dan/atau perorangan. Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga berbadan hukum untuk menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum dengan sistem estimasi potensi. Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perparkiran, meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan, koordinasi dengan instansi terkait, serta pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi.

Jenis parkir meliputi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Penetapan kawasan parkir memperhatikan rencana tata ruang wilayah, keselamatan lalu lintas, penataan lingkungan, kemudahan pengguna, dan potensi parkir.

Penyelenggara parkir wajib menyusun kepengurusan dalam bentuk badan hukum dan mentaati perjanjian kerjasama. Juru parkir wajib menggunakan seragam, tanda pengenal, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menyerahkan karcis parkir. Pembangunan tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan tata ruang, analisis dampak lalu lintas, kemudahan akses, konstruksi yang sesuai, dan rambu lalu lintas.

Pengelola tempat khusus parkir swasta wajib memiliki izin, bertanggung jawab atas kegiatan parkir, keamanan kendaraan, memenuhi kewajiban pungutan daerah, memasang papan tarif, menyediakan seragam petugas, dan menjaga kebersihan lingkungan. Penyelenggara parkir bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan akibat kelalaian juru parkir, dengan ganti rugi yang ditetapkan.

Pengguna jasa parkir wajib membayar pungutan dan mematuhi rambu lalu lintas, serta berhak mendapatkan karcis parkir, jaminan keamanan, dan ganti rugi jika terjadi kehilangan akibat kelalaian.

","transitional_provisions","1. Kerjasama dengan pihak ketiga yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.","sanctions","1. Pelanggaran Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan (3), Pasal 18, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.\n2. Pelanggaran Pasal 9 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00.\n3. Pelanggaran Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00.\n4. Pelanggaran Pasal 16 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.\n5. Pelanggaran Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00.\n6. Pelanggaran Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00.\n7. Pelanggaran Pasal 30 ayat (1) atau ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KULON PROGO REGENCY
NUMBER : 1 YEAR: 2011 SERIES: E

REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER 1 OF 2011
CONCERNING
PARKING MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KULON PROGO,

Considering:

that in order for the parking system to be oriented towards the comfort and security of parking service users, a system of service, supervision and control of parking management is needed;
that the parking sector contributes to increasing regional income, so that good parking management will become a source of Local Own-Source Revenue;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Parking Management;

In view of:

Law Number 15 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Special Region of Jogjakarta as amended by Law Number 18 of 1951 concerning Amendments to Law Number 15 of 1950 of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e544da40-6a1a-48a9-9051-adf3a2c2a778","actionData","errors"]