[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e544489f-d53d-470e-af93-7f7a7ae78e82","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2012","number","9","year","2012","published_date","2012-09-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TKI
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2012/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan produktivitas, daya saing\r\ntenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja,\r\npenempatan pelayanan tenaga kerja, dan pembinaan\r\nhubungan industrial, diperlukan perluasan peluang kerja\r\ndan penempatan tenaga kerja yang layak sesuai dengan\r\nharkat dan martabat kemanusiaan; \r\nbahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan\r\nuntuk menjamin hak-hak dasar dan kesamaan kesempatan\r\nserta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun\r\nuntuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan\r\nkeluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan\r\nkemajuan dunia usaha; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan\r\nTenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun1988; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nPenempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal\r\nyang meliputi\r\nAsas Dan Tujuan Penempatan Dan Perlindungan TKI, Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak Dan Kewajiban Calon TKI Dan TKI, Hak Dan Kewajiban PPTKIS, Penempatan TKI, Perlindungan TKI, Penyelesaian Perselisihan, Pembinaan, Pengawasan, Pelayanan Calon TKI/TKI Terpadu, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2012. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Kendal. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan perlindungan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Ketentuan Substansial:

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Meliputi sosialisasi, peningkatan kompetensi calon TKI/TKI, penyediaan Balai Latihan Kerja, pembentukan komisi penanganan TKI bermasalah, fasilitasi dan advokasi, pengawasan penempatan, pengembangan sistem informasi penempatan, dan pemberian perlindungan selama pra-penempatan, masa penempatan, dan purna-penempatan.
Hak dan Kewajiban Calon TKI/TKI: Hak untuk bekerja di luar negeri, memperoleh informasi yang benar, pelayanan yang sama, kebebasan beragama, upah yang sesuai, perlindungan hukum, keselamatan, dan naskah perjanjian kerja asli. Kewajiban meliputi melengkapi dokumen, mendaftar ke Dinas, menaati peraturan, melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian, membayar biaya pelayanan, dan melaporkan kedatangan/keberadaan/kepulangan.
Hak dan Kewajiban PPTKIS: Hak untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan dan perekrutan calon TKI. Kewajiban meliputi membuka kantor cabang, memiliki Balai Latihan Kerja Luar Negeri, ijin pengerahan, surat pengantar rekrut, melaporkan hasil rekrutmen, mengikutsertakan calon TKI dalam asuransi, melaporkan petugas lapangan, melaporkan keberangkatan/keberadaan/kepulangan TKI, memiliki SIPPTKI, dan mempunyai tempat penampungan.
Penempatan TKI: Dilakukan sesuai kompetensi, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama, serta dilaksanakan dengan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, tanpa diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. Penempatan hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau memiliki peraturan yang melindungi tenaga kerja asing.
Perlindungan TKI: Meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pelayanan kesehatan, yang dilaksanakan mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, dan purna-penempatan.
Penyelesaian Perselisihan: Penandatanganan perjanjian penempatan wajib diketahui oleh Kepala Dinas. Jika terjadi sengketa, dilakukan mediasi. Jika tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui litigasi atau non-litigasi.
Pembinaan: Bupati melakukan pembinaan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas secara terpadu dan terkoordinasi dengan instansi terkait, meliputi bidang informasi, sumber daya manusia, dan perlindungan TKI.
Pengawasan: Dilakukan oleh Bupati, Kepala Dinas, dan Komisi Penanganan TKI Bermasalah.
Pelayanan Terpadu: Pemerintah Daerah membentuk pelayanan Calon TKI/TKI terpadu untuk memberikan kemudahan pelayanan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap Pasal 9, Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 19.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan pelayanan, penghentian sementara kegiatan usaha perekrutan, dan/atau pencabutan izin kantor cabang PPTKIS.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KENDAL
REGIONAL REGULATION OF KENDAL REGENCY
NUMBER 9 OF 2012
CONCERNING
PLACEMENT AND PROTECTION OF
INDONESIAN LABOR OF KENDAL REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KENDAL,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase productivity, competitiveness of Indonesian manpower, efforts to expand employment opportunities, placement of labor services, and industrial relations development, it is necessary to expand job opportunities and placement of labor that is suitable with human dignity;
that the protection of labor is intended to guarantee basic rights and equal opportunities and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of labor and their families while still paying attention to the development of business progress;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e544489f-d53d-470e-af93-7f7a7ae78e82","actionData","errors"]