[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5418c3f-6ba5-46ec-a45d-10459ba32838","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Repuplik Indonesia","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1999","number","2","year","1999","published_date","1999-04-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"838bc8ef-b164-4834-91fe-d481f32be6d2","Kepolisian & Ketertiban","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Repuplik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepolisian - bersenjata
1999
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, https://jdih.setkab.go.id :4
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Repuplik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka memajukan profesionalisme kepolisian dan meningkatkan peranannya selaku alat negara penegak hukum dipandang perlumeninjau kembali kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; \n Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998; Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997; \n Inpres ini berisi tentang Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata\r\nRepublik Indonesia yang di instruksikan untuk Segera menyiapkan pembaharuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-undang serta peraturan lainnya yang terkait. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1999. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 bertujuan untuk memisahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia guna meningkatkan profesionalisme dan peran kepolisian sebagai alat negara penegak hukum. Kebijakan ini sejalan dengan aspirasi masyarakat dan instruksi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk reformasi hukum. Instruksi ini mengarahkan Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk menyiapkan pembaharuan undang-undang terkait dan memulai langkah-langkah reformasi kepolisian dengan menempatkan pembinaan dan operasional kepolisian di bawah Departemen Pertahanan Keamanan. Selain itu, istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diganti dengan Tentara Nasional Indonesia.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 1999
CONCERNING
POLICY MEASURES IN THE CONTEXT OF SEPARATION OF THE
INDONESIAN NATIONAL POLICE FROM THE
INDONESIAN ARMED FORCES

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that in order to advance police professionalism and
enhance its role as a law enforcement instrument of the state,
it is deemed necessary to review the position of the Indonesian National Police
as an integral part of the Armed Forces
Republic of Indonesia;
that in line with the aspirations of the community, it is deemed necessary to
begin taking policy measures in the context of
separation of the Indonesian National Police from the Armed
Forces of the Republic of Indonesia, while awaiting the process of
renewal of the Law on the Indonesian National Police;
that the People's Consultative Assembly in its Decree Number
X/MPR/1998 instructs the President as the Mandatory
of the MPR,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5418c3f-6ba5-46ec-a45d-10459ba32838","actionData","errors"]