[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e538bfad-201a-4244-b007-122e64553c25","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-09","effective_date","2024-01-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN-SAMPAH
2024
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 1, BN.2024 (39/26 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2020; Perpres No. 92 Tahun 2020; dan Permen LHK No. 15 Tahun 2021 \n Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan pada saat:\r\na. telah dilakukan penyelamatan dan evakuasi korban; dan\r\nb. keadaan darurat Bencana.\r\nPenanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan melalui tahapan:\r\na. pemilahan;\r\nb. pengangkutan;\r\nc. pemanfaatan kembali;\r\nd. pengolahan; dan/atau\r\ne. pemrosesan akhir. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2024. \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mengatur penanganan sampah yang timbul akibat bencana. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan dalam penanganan sampah yang efektif dan efisien setelah terjadi bencana.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Koordinasi penanganan sampah oleh Menteri untuk skala nasional, gubernur untuk skala provinsi, dan bupati/wali kota untuk skala kabupaten/kota.\n2. Tahapan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengangkutan, pemanfaatan kembali, pengolahan, dan pemrosesan akhir, dengan mempertimbangkan luasan wilayah, besaran dan jenis sampah, nilai guna, biaya, kesiapan sarana prasarana, dan tempat pemrosesan akhir.\n3. Pemilahan sampah dilakukan di sumber sampah (lokasi bencana dan area pengungsian) berdasarkan jenis sampah (B3, mudah terurai, dapat dimanfaatkan kembali, dapat didaur ulang, dan lainnya).\n4. Pengangkutan sampah dilakukan dengan alat angkut yang sesuai dengan kondisi dan jenis sampah.\n5. Pemanfaatan kembali sampah dilakukan terhadap sampah yang dapat langsung digunakan, baik untuk fungsi yang sama maupun berbeda.\n6. Pengolahan sampah dilakukan terhadap jenis sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, dengan cara biodigester, termal, stabilisasi dan solidifikasi, atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.\n7. Pemrosesan akhir sampah dilakukan di tempat pemrosesan akhir dengan metode lahan urug terkendali atau saniter, atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.\n8. Penanganan sampah akibat bencana harus menjadi bagian dari rencana kontingensi penanggulangan bencana daerah, yang dikoordinasikan oleh BPBD.\n9. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penanganan sampah melalui aplikasi sistem pengelolaan sampah nasional.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
MANAGEMENT OF WASTE ARISING FROM DISASTERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 30 of the Government Regulation Number 27 of 2020 concerning the Management of Specific Waste, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Environment and Forestry regarding the Management of Waste Arising from Disasters;
In view of:	Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State Republic of Indonesia; Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916); Government Regulation Number 27 of 2020 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e538bfad-201a-4244-b007-122e64553c25","actionData","errors"]