[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e524cf1a-ec9b-48f4-94d1-dc76731dd47e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-09-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur","place_of_enactment","Sampit","theme","Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penanggulangan Bencana
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD Tahun 2023 No. 4, TLD No. 291
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menjamin hak asasi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga dan harta bendanya, khususnya perlindungan dari bahaya kebakaran serta ancaman keselamatan, maka diperlukan upaya dari Pemerintah Daerah guna melindungi warga masyarakatnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;\r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem\r\nProteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\n \n 1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tStandarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;\r\n3.\tManajemen Proteksi Kebakaran;\r\n4.\tPenyelamatan dan Evakuasi;\r\n5.\tPeran Serta Masyarakat;\r\n6.\tKerja Sama;\r\n7.\tPenghargaan;\r\n8.\tPembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan;\r\n9.\tPendanaan;\r\n10.\tLarangan;\r\n11.\tPenyidikan;\r\n12.\tSanksi;\r\n13.\tKetentuan Pidana;\r\n14.\tKetentuan Peralihan;\r\n15.\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2023. \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2003 Nomor 14 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman, dan selamat, mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan, memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya, serta mewujudkan upaya penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang meliputi kegiatan pencegahan, pemadaman dan pengendalian, penyelamatan dan evakuasi, penanganan bahan berbahaya dan beracun pada kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat, dan alat perlindungan diri petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana di tempat pelayanan publik dan fasilitas umum. Setiap orang atau badan penyelenggara usaha publik wajib menyediakan paling sedikit sarana dan prasarana pencegahan kebakaran.

Manajemen proteksi kebakaran meliputi RISPKP, pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, pengendalian keselamatan kebakaran, dan penanggulangan kebakaran. Setiap bangunan gedung harus dilindungi dengan sistem proteksi bahaya kebakaran. Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan, melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala, dan menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran. IPK melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran bangunan gedung berupa rekomendasi pada penerbitan PBG, pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran, pemeriksaan pada tahap pelaksanaan pembangunan, rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan SLF, dan/atau rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan.

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mengurusi urusan penyelamatan bertanggung jawab memberikan penyelamatan kepada setiap orang dari ancaman keselamatan non kebakaran. Masyarakat berperan aktif dalam melakukan upaya penanggulangan kebakaran dan upaya penyelamatan di lingkungannya, membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di lingkungannya, melaporkan terjadinya kebakaran atau adanya ancaman keselamatan, dan melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran atau ancaman keselamatan.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bangunan yang sudah memiliki alat pemadam kebakaran paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan agar menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n2. Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.\n3. Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 dan Pasal 52 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST KOTAWARINGIN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST KOTAWARINGIN REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
CONCERNING
FIRE MANAGEMENT AND RESCUE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST KOTAWARINGIN,

Considering:

that in order to guarantee the human rights of everyone to obtain protection against themselves, their families and their property, especially protection from fire hazards and safety threats, efforts from the Regional Government are needed to protect its citizens as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that fire hazards and safety threats are dangers that can have broad impacts, both on the safety of life and property, which will directly hinder people's livelihoods, so fire management and rescue efforts are needed as a form of responsibility from the Regional Government to provide a sense of security for its citizens;
that in order to provide

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e524cf1a-ec9b-48f4-94d1-dc76731dd47e","actionData","errors"]