[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5233992-cbcb-42e2-95e1-ce57041ffd0f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025","number","10","year","2025","published_date","2025-02-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-pph21
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 10, BN.2025 (77)/23 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai\tupaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal berupa pajak ditanggung pemerintah;\r\nb.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan\ttentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, insentif pajak penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah, kriteria dan persyaratan, pemanfaatan dan pelaporan, pengawasan dan petanggungjawaban dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2025. \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial melalui paket stimulus ekonomi, khususnya fasilitas fiskal berupa pajak yang ditanggung pemerintah.

Ketentuan Substansial:

Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan kepada Pegawai dengan kriteria tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu pada bidang industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, atau kulit dan barang dari kulit dengan kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang telah ditentukan.
Pemberi Kerja harus memenuhi persyaratan memiliki kode KLU utama yang sesuai dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pegawai yang berhak menerima insentif adalah Pegawai Tetap dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang memenuhi kriteria memiliki NPWP/NIK yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, menerima penghasilan bruto tidak lebih dari Rp10.000.000,00 per bulan, dan tidak menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya.
Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja kepada Pegawai pada saat pembayaran penghasilan dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
Pemberi Kerja wajib membuat bukti pemotongan atas pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan melaporkan pemanfaatan insentif tersebut melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26.
Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan insentif ini.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PMK No. 72 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/332145/pmk-no-72-tahun-2025","cce8acab-ffac-4f15-8b06-f6b2e85d21fa","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2025
CONCERNING
ARTICLE 21 INCOME TAX ON CERTAIN INCOME
BORNE BY THE GOVERNMENT
IN THE CONTEXT OF THE 2025 FISCAL YEAR ECONOMIC STIMULUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Article 17 paragraph (3) of the 1945

Considering:

that to maintain the sustainability of public purchasing power
and to carry out the function of economic stabilization
and social, an economic stimulus package has been established
as a government effort to maintain the level of
public welfare, including by providing
fiscal facilities in the form of government-borne tax;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister
of Finance concerning Article 21 Income Tax on
Certain Income Borne by the Government in
the Context of the 2025 Fiscal Year Economic Stimulus;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5233992-cbcb-42e2-95e1-ce57041ffd0f","actionData","errors"]