[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e51b3c78-9769-410f-acc6-7f0e491a3ffb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":93,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2006","number","9","year","2006","published_date","2006-01-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone Bolango","place_of_enactment","Suwawa","theme","Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan organisasi dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten bone bolango
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2006/No.9 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango ini termasuk didalamnya mengatur tentang Keduduka, Tugas dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2006. \n Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana. Badan ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan Badan Kesbangpol didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Pembentukan badan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab secara profesional.

Ketentuan Substansial:

Organisasi Badan Kesbangpol: Terdiri dari Kepala Badan, Bagian Tata Usaha, Bidang Penanganan Sosial Politik, Bidang Integrasi Bangsa, Bidang Perlindungan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Badan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Tata Usaha: Terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Sub Bagian Program dan Keuangan.
Bidang Sosial Politik: Terdiri dari Sub Bidang Ideologi Politik dan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
Bidang Integrasi Bangsa: Terdiri dari Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, Penanganan Masalah Strategis dan HAM, serta Sub Bidang Demokrasi dan Sosial Budaya.
Bidang Perlindungan Masyarakat: Terdiri dari Seksi Pengkajian dan Pelatihan, serta Seksi Pengarahan, Pemantauan, Penerapan dan Relokasi.

Peraturan ini juga mengatur tata kerja Badan Kesbangpol, kepegawaian, dan pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BONE BOLANGO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BONE BOLANGO REGENCY
NUMBER 9 OF 2006
CONCERNING
FORMATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
AGENCY FOR NATIONAL UNITY AND POLITICS
BONE BOLANGO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BONE BOLANGO,

Considering:

that to implement the provisions of Article 128 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the structure of the regional apparatus organization is determined in the Regional Regulation by taking into account certain factors and based on Government Regulations;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Formation and Work Procedures of the Agency for National Unity and Politics;

Remembering:

Law Number 8 of 1974 concerning Principles of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1974 Number 55, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e51b3c78-9769-410f-acc6-7f0e491a3ffb","actionData","errors"]