[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e50acb0b-7706-4d4f-84be-aa36012fea15","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD/2020/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan investasi daerah serta mendorong pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui lembaga penjamin kredit, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah;\r\nBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, Pemerintah Daerah perlu menunjang permodalan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah melalui penyertaan modal daerah;\r\nBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan.\r\n\r\n \n Dasar Hukum; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012. \n Peraturan ini memuat tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan, dengan sistematika;\r\nKetentuan Umum;\r\nBentuk, Besaran dan Jangka Waktu Penyertaan Modal;\r\nBagian Laba;\r\nPengelolaan dan Penata Usahaan;\r\nPembinaan dan Pengawasan;\r\nPelaporan;\r\nKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. \n 7 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 56).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2020 mengatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (PT. Jamkrida) Kalimantan Selatan. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan investasi daerah serta mendorong pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui lembaga penjamin kredit. Tujuan dari penambahan penyertaan modal ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa penjaminan permodalan, memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pembagian jasa/laba.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Penambahan penyertaan modal kepada PT. Jamkrida yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Banjarmasin, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan saling menguntungkan.\n2. Penambahan penyertaan modal ditetapkan dalam bentuk uang dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.\n3. Modal dasar PT Jamkrida pada saat pendirian adalah sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah), dengan kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).\n4. Pemerintah Daerah telah menyetor dan menempatkan modal sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) melalui APBD Tahun Anggaran 2015.\n5. Penambahan penyertaan modal sebanyak Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun melalui APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2023.\n6. Pembagian laba dalam bentuk deviden atas penambahan penyertaan modal merupakan sumber pendapatan daerah dan disetor langsung ke Kas Umum Daerah.\n7. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penambahan penyertaan modal, yang secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.\n8. Direksi PT. Jamkrida wajib menyampaikan laporan penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Gubernur setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\nCOPY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 7 OF 2020
ABOUT
ADDITION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCIAL GOVERNMENT'S CAPITAL
PARTICIPATION TO SOUTH KALIMANTAN REGIONAL CREDIT GUARANTEE
LIMITED LIABILITY COMPANY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e50acb0b-7706-4d4f-84be-aa36012fea15","actionData","errors"]