[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4fa412d-e263-4209-a8a3-2fa8860e50d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 4 Tahun 2013 tentang PAJAK REKLAME","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-01-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama","place_of_enactment","Rasieye","theme","PAJAK REKLAME","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK REKLAME
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;\r\nb.\tbahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama tentang Pajak Reklame. \n UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; dan PP No. 38 Tahun 2007. \n Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Pemungutan; Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang; Penetapan; Tatacara Pembayaran; Tatacara Penagihan; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa; Pembukuan dan Pemeriksaan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2013. \n - \n - \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Reklame di Kabupaten Teluk Wondama. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah salah satu jenis pajak kabupaten/kota dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi berbagai jenis seperti papan reklame, kain, stiker, selebaran, reklame berjalan, udara, apung, suara, film/slide, dan peragaan. Tidak termasuk objek pajak adalah reklame melalui internet, televisi, radio, label produk, nama pengenal usaha yang melekat pada bangunan, dan reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yang dihitung berdasarkan jenis, bahan, lokasi, waktu, jangka waktu, jumlah, dan ukuran media reklame. Jika diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

Pajak dipungut di wilayah daerah tempat reklame diselenggarakan dan dilarang diborongkan. Pemungutan pajak meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, dan pelaporan. Masa pajak adalah satu bulan kalender, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati paling lambat tiga bulan kalender. Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh Bupati.

Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SKPD. Bupati dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2% sebulan.

","transitional_provisions","sanctions","

Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TELUK WONDAMA
REGIONAL REGULATION OF TELUK WONDAMA REGENCY
NUMBER 4 OF 2013
ABOUT
ADVERTISEMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TELUK WONDAMA,

Considering:

that based on Article 2 paragraph (2) letter d of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Advertisement Tax is one type of Regency/City Tax;
that based on Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Taxes are stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to form and stipulate a Regional Regulation of Teluk Wondama Regency concerning Advertisement Tax;

Remembering:

Law Number 26 of 2002 concerning the Establishment of Sarmi Regency, Keerom Regency, South Sorong Regency, Raja Ampat Regency, Bintang Mountains Regency, Yahukimo Regency, Tolikara Regency, Waropen Regency, Kaimana

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4fa412d-e263-4209-a8a3-2fa8860e50d9","actionData","errors"]