[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4f895d4-4c78-439c-9198-d3127fa80b5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tempat Pelelangan Ikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Tempat Pelelangan Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELELANGAN-IKAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa Kabupaten Bantul memiliki potensi kekayaan \r\nsumber daya kelautan yang harus dikelola secara optimal \r\nuntuk mewujudkan kesejahteraan nelayan dan \r\nmasyarakat; \r\n bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan, \r\nPemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan \r\nsebagai sarana untuk memasarkan hasil laut terutama\r\nikan, yang harus dikelola secara profesional sehingga \r\nmampu mendukung terwujudnya kesejahteraan nelayan \r\ndan masyarakat; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan \r\nUndang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana \r\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun \r\n2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun \r\n2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun \r\n2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun \r\n2011; \n Materi Pokok: Asas dan Tujuan; Penyelenggaraan Pelelangan; Tugas, Kewajiban dan Hak Dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman : 8 HLM; Penjelasan: 4 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah potensi sumber daya kelautan yang perlu dikelola optimal untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan nelayan, memberdayakan kelompok nelayan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah mengadakan TPI, yang tidak dapat diadakan oleh pihak swasta dan harus memenuhi persyaratan tertentu (kebersihan, sanitasi, fasilitas, dll.).
Ikan hasil tangkapan nelayan wajib dijual melalui lelang di TPI, kecuali untuk konsumsi pribadi, hobi, atau penelitian.
Proses pelelangan diatur secara rinci, termasuk penimbangan, pendaftaran peserta, penyerahan uang jaminan, dan penetapan pemenang lelang.
Bupati membentuk UPT sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelelangan ikan.
Penyelenggara pelelangan ikan memiliki tugas dan kewajiban terkait proses pelelangan, pemungutan retribusi, dan pelaporan.
Nelayan memiliki hak untuk memperoleh fasilitas TPI, akses informasi harga, dan pembayaran tunai atas ikan yang dilelang.
Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan TPI.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 1 OF 2012
CONCERNING
FISH AUCTION SITE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that Bantul Regency has the potential of marine resources that must be managed optimally to realize the welfare of fishermen and the community;
that in the context of managing marine resources, the Regional Government provides a Fish Auction Site as a means to market marine products, especially fish, which must be managed professionally so as to support the realization of the welfare of fishermen and the community;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Fish Auction Site;

In view of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 15 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4f895d4-4c78-439c-9198-d3127fa80b5b","actionData","errors"]