[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4e85f70-15a3-4386-bc20-681f899418c5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2017","number","17","year","2017","published_date","2017-08-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat","place_of_enactment","Saumlaki","theme","Penyelenggaraan Pendidikan Gratis","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN GRATIS - PENYELENGGARAAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD/17/2017, TLD No. 185/2017, LL SETDA KAB. MTB : 13 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan Gratis
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pendidikan gratis merupakan wujud komitmen dan kepedulian Pemerintah Daerah dan masyarakat guna meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan gratis yang berkualitas, perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi, dan holistik melalui suatu sistem pembiayaan yang jelas dan tepat sasaran. Sesuai Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. \n Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Latar belakangnya adalah komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Tujuannya adalah meningkatkan kesempatan belajar, mutu pendidikan, relevansi pendidikan berbasis kompetensi, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan gratis.

Pemerintah Daerah berwenang mengelola pendidikan dasar. Penyelenggaraan pendidikan gratis berasaskan pemerataan, jaminan kualitas, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, edukasi, dan kompetensi. Setiap warga negara usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan orang tua wajib memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Program pendidikan gratis meliputi subsidi iuran komite, uang ujian, remedial dan pengayaan, kegiatan ekstrakurikuler, perjalanan dinas kepala sekolah, dan pakaian seragam. Sasaran program adalah jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, termasuk sekolah negeri dan swasta, madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah, serta sekolah luar biasa. Sekolah swasta dapat menolak menyelenggarakan pendidikan gratis, namun wajib menjamin mutu proses belajar mengajar. Sekolah yang menerima dana pendidikan gratis tetapi masih memiliki komponen biaya lain dapat menerima pungutan dari peserta didik atas persetujuan orang tua melalui Komite Sekolah.

Dana pendidikan gratis bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dunia usaha, masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat. Dana wajib dialokasikan dalam APBD. Pengalokasian pembiayaan didasarkan pada profil sekolah. Komponen pembiayaan meliputi biaya kegiatan proses belajar mengajar, operasional, pemeliharaan, ekstrakurikuler, insentif pendidik dan tenaga kependidikan.

Dana pendidikan gratis dilarang digunakan selain peruntukannya, termasuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai sumber dana lain, disimpan untuk mendapatkan keuntungan, dipinjamkan, membiayai kegiatan yang tidak prioritas, membayar bonus guru, membangun gedung baru, merehabilitasi gedung, membeli peralatan yang tidak mendukung pembelajaran, atau menanamkan saham. Pembiayaan dapat dihentikan jika ada rekomendasi penghentian dari hasil evaluasi pengawas atau dana tidak dimanfaatkan. Dana yang tidak dimanfaatkan wajib disetor kembali ke Kas Daerah.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah. Hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Bupati. Masyarakat dapat berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan gratis melalui dukungan sarana dan prasarana serta pengawasan. Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis bersifat independen dan bertugas membantu Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n2. Penyalahgunaan subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, berupa sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi.\n3. Sanksi administrasi dapat berupa sanksi kepegawaian, tuntutan ganti rugi, atau penundaan/penghentian bantuan dana.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MALUKU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF WEST SOUTHEAST MALUKU REGENCY
NUMBER: 17 OF 2017
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF FREE EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST SOUTHEAST MALUKU,

\n\n \n \n

Considering:

that free education is a manifestation of the commitment and concern of the Regional Government and the community to improve equity and expand learning opportunities and improve the quality of education in West Southeast Maluku Regency;
that in order to implement quality free education, it needs to be carried out in an integrated, synergistic, and holistic manner through a clear and targeted financing system;
that according to Article 34 paragraph (2) of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, and Article 9 paragraph (1) of Government Regulation Number 47 of 2008 concerning Compulsory Education, the Regional Government guarantees the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4e85f70-15a3-4386-bc20-681f899418c5","actionData","errors"]