[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4deccbd-e396-4ebc-9d8c-f7bf90a9bd1c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-08-08","effective_date","2018-08-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nganjuk","place_of_enactment","Nganjuk","theme","Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

NARKOTIKA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
ABSTRAK:	\n \n BAHWA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK NEGATIF DAN MENGANCAM MASA DEPAN GENERASI PENERUS SERTA BERTENTANGAN DENGAN UPAYA MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN BERADAB; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PERLU MEMBENTUK PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA. \n KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/615/2016 TENTANG INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR; PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 9, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 64). \n KETENTUAN UMUM; ANTISIPASI DINI; PENCEGAHAN; REHABILITASI; PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI; KERJA SAMA DAN KEMITRAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PELAPORAN; PENDANAAN; PARTISIPASI MASYARAKAT; PENGHARGAAN; KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018. \n TIDAK ADA \n PERATURAN PELAKSANAAN DARI PERATURAN DAERAH INI DITETAPKAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK PERATURAN DAERAH INI DIUNDANGKAN. \n 28 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Nganjuk dari penyalahgunaan narkoba. Ruang lingkupnya meliputi antisipasi dini, pencegahan, rehabilitasi, pendampingan dan advokasi, kerja sama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pendanaan, partisipasi masyarakat, dan pemberian penghargaan.

Antisipasi Dini: Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini di berbagai lingkungan seperti keluarga, desa/kelurahan, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha, hotel/penginapan/tempat hiburan, pemondokan/asrama, dan tempat ibadah. Antisipasi ini dilakukan melalui berbagai cara seperti pemberian pendidikan agama dan akhlak, pembentukan kader anti narkoba, sosialisasi, dan pengawasan.

Pencegahan: Pemerintah Daerah melakukan pencegahan melalui pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba, perencanaan tindakan pencegahan, pembangunan sistem informasi, sosialisasi dan edukasi, serta fasilitasi pemeriksaan narkoba. Sasaran sosialisasi dan edukasi meliputi pejabat publik, ASN, pelajar, pekerja, dan masyarakat umum.

Rehabilitasi: Pemerintah Daerah memfasilitasi layanan rehabilitasi medis melalui rumah sakit daerah yang ditunjuk. Pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi berhak mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan.

Pendampingan dan Advokasi: Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dan advokasi bagi penyalahguna narkoba, terutama pemakai pemula dan pecandu belum cukup umur.

Kerja Sama dan Kemitraan: Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak seperti instansi vertikal, lembaga swasta, dan perguruan tinggi. Kemitraan juga dilakukan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pembinaan dan Pengawasan: Bupati berwenang memberikan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Pelaporan: Bupati melaporkan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada Gubernur secara berkala.

Pendanaan: Pendanaan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkoba dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Partisipasi Masyarakat: Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui berbagai cara, seperti meningkatkan ketahanan keluarga dan memberikan informasi kepada pihak berwenang.

Penghargaan: Bupati memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berperan penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NGANJUK
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF NGANJUK REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
PREVENTION OF DRUG ABUSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NGANJUK,

\n\n \n \n

Considering:

that drug abuse can have negative impacts and threaten the future of the next generation and is contrary to efforts to create a just and civilized social order;
that drug abuse in Nganjuk Regency shows an increasing trend both quantitatively and qualitatively, especially among the younger generation, so that it requires planned, integrated, coordinated, and sustainable handling;
that Nganjuk Regency does not yet have a Regional Regulation that serves as a guideline for the Regional Government and the community in order to prevent drug abuse;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4deccbd-e396-4ebc-9d8c-f7bf90a9bd1c","actionData","errors"]