[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4d70804-f0bf-42bd-b249-5c6bd1c7deff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya","short_title","Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2024","number","17","year","2024","published_date","2024-04-25","effective_date","2024-04-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","df8dbca1-5fdc-4ceb-a7ec-94393d4e1930","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi","short_name","Permendikbudriset","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Zonasi Cagar Budaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM - ZONASI - CAGAR BUDAYA
2024
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 17, BN 2024 (232); 16 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TENTANG Sistem Zonasi Cagar Budaya
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan \r\nPemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan\r\nPelestarian Cagar Budaya \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 11 Tahun 2010; UU Nomor 39 Tahun 2008; PP Nomor 1 Tahun 2022; Perpres Nomor 62 Tahun 2021; Permendikbudrisrek Nomor 28 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbudrisrek Nomor 16 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur mengenai sistem zonasi berupa bentuk zona, kewenangan penetapan sistem zonasi cagar budaya, penandaan zona, dan pemantauan dan evaluasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024. \n 16 hlm; hlm 1 sd 13 batang tubuh, hlm 14 sd 16 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

\n\n

Tujuan dari Sistem Zonasi adalah untuk mengatur fungsi dan pemanfaatan ruang Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya. Sistem Zonasi terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona penunjang. Komposisi zona paling sedikit terdiri atas zona inti dan zona penyangga.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Kewenangan penetapan Sistem Zonasi Cagar Budaya berada pada Menteri (untuk Cagar Budaya nasional atau mencakup 2 provinsi atau lebih), gubernur (untuk Cagar Budaya provinsi atau mencakup 2 kabupaten/kota atau lebih), atau bupati/wali kota (sesuai keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota). Dalam menetapkan sistem Zonasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota membentuk tim kerja.

\n\n

Tim kerja bertugas melakukan pengkajian terhadap ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya. Pengkajian dilakukan melalui pengumpulan data, pengolahan data, perumusan naskah kajian, dan konsultasi publik. Data yang dikumpulkan meliputi data primer (arkeologi, lingkungan, pemanfaatan ruang, geografi, dan demografi) dan data sekunder (peta, hukum, sejarah, sosiologi, dan data sekunder lainnya).

\n\n

Batas pemanfaatan ruang dibagi dalam klasifikasi: diizinkan, diizinkan secara terbatas, diizinkan secara bersyarat, dan tidak diizinkan. Klasifikasi diizinkan secara bersyarat hanya dapat diberikan jika telah memenuhi kajian dampak Cagar Budaya, lingkungan hidup, dan kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang.

\n\n

Sistem Zonasi Cagar Budaya yang telah ditetapkan diberikan penandaan zona berupa tanda batas fisik pada setiap zona (peta Zonasi, pagar, dan/atau patok beridentitas).

\n\n

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi sistem Zonasi Cagar Budaya paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun.

","transitional_provisions","1. Sistem Zonasi Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND TECHNOLOGY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 17 OF 2024
CONCERNING
CULTURAL HERITAGE ZONING SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND TECHNOLOGY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 88 of Government Regulation Number 1 of 2022 concerning the National Register and Preservation of Cultural Heritage, it is necessary to establish a Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology concerning the Cultural Heritage Zoning System; \n \n
In view of:	\n \n Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 130, Supplement to the State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4d70804-f0bf-42bd-b249-5c6bd1c7deff","actionData","errors"]