[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4c309fc-a7b8-40ea-938b-cdc83b110408","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2019","number","11","year","2019","published_date","2019-08-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumedang","place_of_enactment","Sumedang Utara","theme","Pengarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGARUSUTAMAAN GENDER
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2019/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran\r\ndan kualitas perempuan serta menjamin hak yang\r\nsama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan\r\nuntuk menikmati hak-hak warga negara di bidang\r\nekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik,\r\npemerintahan, dan hukum, diperlukan\r\npengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan\r\nkesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan,\r\nkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;\r\n \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 \n Tentang Pengusutan Gender \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019. \n 12 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

\n\n

Peraturan ini mengatur tugas Pemerintah Daerah Kabupaten dalam PUG, meliputi penyusunan kebijakan dan perencanaan program responsif gender yang terintegrasi dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah juga bertugas memfasilitasi penguatan kelembagaan PUG, memberikan bantuan teknis terkait analisis gender dan penganggaran responsif gender, serta melaksanakan PUG di berbagai bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial.

\n\n

Perencanaan dan pelaksanaan PUG dilakukan melalui analisis gender yang hasilnya dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS). SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender. Untuk mempercepat pelembagaan PUG, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang beranggotakan seluruh kepala/pimpinan SKPD. Pokja PUG bertugas mempromosikan dan memfasilitasi PUG, menyusun program kerja, mendorong perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati. Di setiap SKPD, ditunjuk Focal Point PUG yang bertugas mempromosikan PUG, memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender, dan melaksanakan pelatihan serta sosialisasi PUG.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SUMEDANG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUMEDANG REGENCY
NUMBER 11 OF 2019
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUMEDANG,

Considering:

that in order to improve the position, role and quality of women and guarantee equal and/or equivalent rights between men and women to enjoy the rights of citizens in the fields of economy, health, education, socio-culture, politics, government, and law, gender mainstreaming is needed as an effort to realize gender equality and justice in development, social, national and state life;
that to increase the gender development index, gender mainstreaming efforts need to be implemented in an integrated and coordinated manner in all regional apparatus work units and vertical agencies as well as non-governmental regional institutions;
that to provide legal certainty in the context of implementing gender mainstreaming in Sumedang Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4c309fc-a7b8-40ea-938b-cdc83b110408","actionData","errors"]