[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4b0847e-684f-429c-96c1-f92b5bdd89a3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2022","number","8","year","2022","published_date","2022-12-16","effective_date","2022-12-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua","place_of_enactment","Seba","theme","Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberdayaan-dan-penataan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat pada untuk mewujudkan tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa, mensejahterahkan masyarakat umum serta untuk menghormati dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana amanat UUD 1945;\r\nb. bahwa bahwa untuk memperkokoh adat istiadat serta dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah dan kemasyarakatan yang berkualitas di Kabupaten Sabu raijua maka perlu melakukan penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat;\r\nc. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 \n Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Bab 3. RT dan RW; Bab 4. TP PKK; Bab 5. Karang Taruna; Bab 6. Posyandu; Bab 7. LPMD/K; Bab 8. LKD/K Lainnya; Bab 9. LAD; Bab 10. Masyarakat Hukum Adat; Bab 11. Pemberdayaan; Bab 12. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 13. Pendanaan; Bab 14. Ketentuan Peralihan; Bab 15. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2022. \n 45 halaman; 8 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat ini bertujuan untuk memperkuat sistem Pemerintahan Desa/Kelurahan serta melindungi dan melestarikan kearifan lokal. Tujuan dari penataan dan pemberdayaan ini adalah sebagai pedoman dalam membentuk LKD/K dan LAD di Daerah, melindungi dan melestarikan keberagaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Daerah, serta memperkuat kelembagaan Desa/Kelurahan dan melestarikan adat Desa di Daerah.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\r\n\r\n- Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan LKD/K, LAD, dan Masyarakat Hukum Adat, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa dan PD yang menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan.\r\n- Pengaturan mengenai RT dan RW, termasuk pembentukan, penggabungan, pemekaran, tugas, fungsi, hak, kewajiban, kepengurusan, pemilihan pengurus, masa bakti, pemberhentian, dan musyawarah RT dan RW.\r\n- Pengaturan mengenai TP PKK, termasuk pembentukan, tugas, fungsi, hak, kewajiban, kepengurusan, susunan organisasi, tata cara pemilihan, masa bakti, dan pemberhentian.\r\n- Pengaturan mengenai Karang Taruna, termasuk pembentukan, tugas, fungsi, hak, kewajiban, kepengurusan, susunan organisasi, tata cara pemilihan, masa bakti, pemberhentian, dan musyawarah.\r\n- Pengaturan mengenai Posyandu, termasuk pembentukan, tugas, fungsi, hak, kewajiban, kegiatan, kepengurusan, susunan organisasi, tata cara pemilihan, masa bakti, pemberhentian, dan musyawarah.\r\n- Pengaturan mengenai LPMD/K, termasuk pembentukan, tugas, fungsi, hak, kewajiban, kepengurusan, susunan organisasi, tata cara pemilihan, masa bakti, pemberhentian, dan musyawarah.\r\n- Pengaturan mengenai LKD/K Lainnya, termasuk pembentukan, kepengurusan, dan susunan organisasi.\r\n- Pengaturan mengenai LAD, termasuk pembentukan dan penataan tugas dan fungsi.\r\n- Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Daerah, termasuk Lembaga Masyarakat Hukum Adat, wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dan hukum adat.\r\n- Pemberdayaan terhadap LKD/K, LAD, dan Masyarakat Hukum Adat, yang dilaksanakan dalam bentuk peningkatan manajemen organisasi, kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, jejaring kerja, dan keterlibatan dalam pembangunan Daerah.\r\n- Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LKD/K, LAD, dan LKD/K Lainnya, serta pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.\r\n- Pendanaan untuk penataan dan pemberdayaan LKD/K, LAD, dan Masyarakat Hukum Adat, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, masa jabatan pengurus LKD/K dan LAD yang ada pada saat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjabat sampai habis masa jabatannya.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SABU RAIJUA
THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF SABU RAIJUA REGENCY
NUMBER 8 OF 2022
on
ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT OF COMMUNITY INSTITUTIONS
VILLAGE/SUB-DISTRICT, VILLAGE CUSTOMARY INSTITUTIONS
AND INDIGENOUS COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SABU RAIJUA,

\n\n \n \n

Considering :

that the regulation on the arrangement and empowerment of village/sub-district community institutions, village customary institutions and indigenous communities is to realize the state's objectives in protecting the entire nation, improving the welfare of the general public and to respect and protect the unity of indigenous communities as mandated by the 1945 Constitution;
that in order to strengthen customs and in order to carry out quality regional government and community activities in Sabu Raijua Regency, it is necessary to arrange and empower

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4b0847e-684f-429c-96c1-f92b5bdd89a3","actionData","errors"]