[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e49a6ffc-7fba-4de4-9832-2495083e7c19","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una","place_of_enactment","Ampana","theme","Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin sarana kesehatan - izin tenaga kesehatan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8, TLD NO.25
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang lebih merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna perlu mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan untuk pengendalian, pengawasan dan tertib administrasi serta perlindungan kepada masyarakat yang pengaturannya dilakukan melalui perizinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 36 Tahun 2009; PP Nomor 32 Tahun 1996; Perda Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan izin bagi tenaga kesehatan yang sebelumnya hanya ditujukan bagi tenaga dokter dan bidan. Saat ini penyelenggaraan izin tenaga kesehatan meliputi dokter, bidan, perawat, perawat gigi, fisioterapis, refraksionis optosien, radiografer, apoteker, asisten apoteker, analis farmasi, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, akupunkturis, terapis wicara, okupasi terapis. Sedangkan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang sebelumnya ditujukan bagi sarana pelayanan kesehatan swasta di bidang medik, saat ini tidak membedakan swasta, pemerintah, atau pemerintah daerah. Dan terhadap penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik ditambahkan sarana berupa toko alat kesehatan, pemberantasan hama, laboratorium kesehatan masyarakat dan penunjang medik lainnya yang didalamnya termasuk usaha mikro obat tradisional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2014. \n 20 halaman; Penjelasan 4 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan yang bermutu dan merata. Latar belakangnya adalah perlunya pengendalian, pengawasan, dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

\n\n

Peraturan ini mengatur izin bagi tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, dan lainnya) dan sarana kesehatan (rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, dll.). Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan profesinya wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Demikian pula, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan sarana kesehatan wajib memiliki izin yang sama. Izin berlaku selama 5 tahun dan diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pembatasan izin praktik bagi dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Dokter dan dokter gigi diberikan izin praktik di paling banyak 3 tempat, sementara apoteker pengelola apotek diberikan izin untuk 1 tempat. Perawat, refraksionis optisien, dan radiografer diberikan SIK untuk paling banyak 1 tempat praktik. Bidan diberikan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) untuk paling banyak 1 tempat praktik.

\n\n

Selain itu, peraturan ini mengatur tentang pengobatan tradisional, yang diklasifikasikan dalam jenis ketrampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural. Semua pengobat tradisional wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT). Pengobat tradisional yang metodenya terbukti aman dan bermanfaat dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).

","transitional_provisions","1. Semua izin yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.\n2. Khusus izin apotek yang diperoleh sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin baru paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TOJO UNA-UNA
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TOJO UNA UNA REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2014
ABOUT
LICENSING FOR HEALTH FACILITIES ORGANIZATION
AND HEALTH PERSONNEL LICENSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TOJO UNA-UNA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve health status that is more evenly distributed, of quality, efficient and effective, it is necessary to involve the community in the organization of health facilities and personnel based on prevailing laws and regulations;
that the organization of health facilities and personnel as referred to in letter a, is required for control, supervision and orderly administration and protection to the public whose regulation is carried out through licensing;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Licensing for Health

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e49a6ffc-7fba-4de4-9832-2495083e7c19","actionData","errors"]