[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e49680e3-b669-417e-b38a-2f56a94226af","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Pendirian Usaha Media Elektronik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 8 Tahun 2002","number","8","year","2002","published_date","2002-06-24","effective_date","2002-06-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jeneponto","place_of_enactment","Bontosunggu","theme","Izin Pendirian Usaha Media Elektronik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN PENDIRIAN USAHA
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2002/NO.62
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pendirian Usaha Media Elektronik
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu adanya usaha – usaha untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah dalam bentuk Penetapan Tertib Administrasi di bidang pemberian Izin Pendirian dan Penggunaan Media Elektronik sesuai dengan kemajuan dan perkembangan Media Komunikasi dan Informasi sekarang ini \n 1.\tUndang – Undang Nomor 29 Tahun 1959\r\n2.\tUndang – Undang Nomor 24 Tahun 1997\r\n3.\tUndang – Undang Nomor 22 Tahun 1999\r\n4.\tUndang – Undang Nomor 25 Tahun 1999\r\n5.\tUndang – undang Nomor 40 Tahun 1999\r\n6.\tPeraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000\r\n7.\tKeputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999\r\n8.\tPeraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001\r\n9.\tPeraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988\r\n10.\tPeraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1998\r\n11.\tPeraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 20 Tahun 2000\r\n12.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001\r\n13.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001\r\n14.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001\r\n15.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001\r\n \n Izin Pendirian Usaha Media Elektronik merupakan Izin yang di berikan kepada pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha, menyewakan perangkat Media Elektronik dalam Daerah Kabupaten Jeneponto \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2002. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala Peraturan yang mengatur tentang Izin Pendirian Usaha Media Elektronik yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin pendirian usaha media elektronik di Kabupaten Jeneponto. Latar belakangnya adalah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui penertiban administrasi izin pendirian dan penggunaan media elektronik. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pendirian dan penyewaan media elektronik di wilayah Kabupaten Jeneponto.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Pemberian izin pendirian usaha media elektronik oleh Bupati Jeneponto kepada pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha, serta menyewakan perangkat media elektronik.\n- Obyek retribusi meliputi pendirian usaha dan penyewaan media elektronik seperti rental VCD/LD/DVD, play station dan video game, televisi kabel, serta musik (band, orkes, elekton).\n- Subyek izin adalah setiap orang atau badan hukum yang mendirikan usaha media elektronik di Kabupaten Jeneponto.\n- Syarat-syarat pengajuan permohonan izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto.\n- Dasar pengenaan retribusi adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk pendirian usaha dan penyewaan media elektronik.\n- Tarif izin untuk pendirian usaha dan penyewaan media elektronik ditetapkan dalam pasal 6 dan 7.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JENEPONTO
Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Postal Code 92311

REGIONAL REGULATION OF JENEPONTO REGENCY
NUMBER: 8 YEAR 2002.

CONCERNING
BUSINESS LICENSE FOR ESTABLISHING ELECTRONIC MEDIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JENEPONTO

Considering:

that in order to support the Implementation of Regional Autonomy, it is necessary to make efforts to increase Regional Revenue Sources in the form of Establishing Administrative Order in the field of granting Licenses for the Establishment and Use of Electronic Media in accordance with the progress and development of Communication and Information Media today.
that for the purposes of letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation of Jeneponto Regency.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e49680e3-b669-417e-b38a-2f56a94226af","actionData","errors"]