[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e48d8fed-123c-48f9-981e-a013266784f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karang Asem Nomor 24 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 24 Tahun 2011","number","24","year","2011","published_date","2011-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karang Asem","place_of_enactment","Amlapura","theme","RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-RETRIBUSI-RUMAH-POTONG-HEWAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2011/NO.24
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa retribusi rumah potong hewan adalah salah satu jenis retribusi\r\ndaerah dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat\r\ndipungut untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan\r\npembangunan daerah.\r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah\r\nKabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi\r\nRumah Potong Hewan perlu ditinjau kembali.\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nRetribusi Rumah Potong Hewan. \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1988\r\n \n BAB I Ketentuan Umum\r\nBAB II Nama Objek dan Subjek Retribusi\r\nBAB III Golongan Retribusi\r\nPasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Karangasem. Latar belakangnya adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meninjau kembali Peraturan Daerah sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Objek retribusi meliputi pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, seperti pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong (ante mortem dan post mortem), pemakaian kandang, rumah potong, tempat pelayuan daging, angkutan, dan cold storage. Pengecualian diberikan kepada fasilitas yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

\n\n

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah potong hewan ternak. Retribusi ini termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak, dan jumlah ternak yang dipotong. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak, serta ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Retribusi dipungut di tempat pelayanan rumah potong hewan di wilayah Kabupaten Karangasem.

\n\n

Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis atau SKRD, dan wajib dilunasi secara tunai di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGASEM REGENCY
NUMBER 24 OF 2011
CONCERNING
ANIMAL SLAUGHTERHOUSE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGASEM,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that animal slaughterhouse retribution is one type of regional retribution and is a source of Locally-Generated Revenue that can be collected to support the implementation of regional government and development;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Regulation of Karangasem Regency Number 5 of 2009 concerning Animal Slaughterhouse Retribution needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Animal Slaughterhouse Retribution;

In View of:

Law Number 69 of 1958 concerning the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e48d8fed-123c-48f9-981e-a013266784f9","actionData","errors"]