[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e48ca91e-021f-43c1-afeb-8a334ee4d0e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.02/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.02/2018 Tahun 2018","number","22 /POJK.02/2018","year","2018","published_date","2018-08-05","effective_date","2018-08-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas POJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 22 /POJK.02/2018, LN.2018/NO.240, TLN NO.6271, Jdih.ojk.go.id: 15 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Perubahan atas POJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan tersebut meliputi Pasal 3 mengenai pembayaran pungutan ke Rekening OJK, Pasal 12 mengenai sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran biaya tahunan, Pasal 13 mengenai penetapan kewajiban sebagai Pungutan yang dikategorikan macet jika tidak dilunasi dalam jangka waktu satu tahun, dan Pasal 14 mengenai verifikasi terhadap kewajiban biaya tahunan. Selain itu, disisipkan Pasal 14A mengenai pengembalian pembayaran Pungutan setelah dilakukan Verifikasi, BAB VA mengenai Ketentuan Lain-Lain, dan Pasal 20A mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pungutan OJK dan keselarasan dengan standar akuntansi yang berlaku umum.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Bayar yang tidak melunasi kewajiban biaya tahunan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar.\n2. OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu kepada Wajib Bayar yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan jenis sanksi atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22/POJK.02/2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
NUMBER 3/POJK.02/2014 CONCERNING PROCEDURES FOR COLLECTION
BY THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e48ca91e-021f-43c1-afeb-8a334ee4d0e3","actionData","errors"]