[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4858c5f-df9b-4a46-a10e-6bf04b5461dd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2022","number","37","year","2022","published_date","2022-12-01","effective_date","2022-12-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 37, BN 2022 (1226): 7 halaman, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. Pedoman ini digunakan untuk melakukan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada Instansi Pembina, yaitu unit kerja di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Ketentuan Substansial:

Instansi Pembina menetapkan Hasil Kerja, Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR), dan Kontribusi pada Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. Penetapan ini menjadi pedoman bagi Instansi Pembina untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. Dalam menyusun kebutuhan, Instansi Pembina bertugas mengisi volume Hasil Kerja yang ada di unit kerjanya.

Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terdiri atas terampil, mahir, dan penyelia, yang berkedudukan di lingkungan Kementerian. Jabatan ini bertugas melakukan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang meliputi dukungan pengendalian sistem jaminan mutu dan dukungan pelaksanaan sistem manajemen. Ikhtisar tugasnya mencakup penyiapan bahan perencanaan, dukungan pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan melalui tahapan perhitungan dan pengusulan kebutuhan, dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan. Penyusunan kebutuhan dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Perhitungan kebutuhan meliputi identifikasi jumlah kegiatan dan penghitungan kebutuhan pada setiap jenjang Jabatan Fungsional. Penyusunan kebutuhan PNS dihitung berdasarkan Beban Kerja, yang ditentukan berdasarkan indikator ruang lingkup, jumlah obyek, dan frekuensi pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Perhitungan kebutuhan didasarkan pada Beban Kerja, SKR, dan Kontribusi.

Pengusulan kebutuhan dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama. Usulan tersebut diverifikasi dan divalidasi sebelum disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 37 OF 2022
CONCERNING
GUIDELINES FOR CALCULATING THE NEED FOR FUNCTIONAL POSITIONS OF
ASSISTANT INSPECTOR OF FISHERIES PRODUCT QUALITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 37 paragraph (2)
of the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and
Bureaucratic Reform Number 10 of 2018 concerning the Functional Position
of Assistant Inspector of Fisheries Product Quality, it is necessary
to stipulate a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries
concerning Guidelines for Calculating the Need for Positions
Functional Assistant Inspector of Fisheries Product Quality;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4858c5f-df9b-4a46-a10e-6bf04b5461dd","actionData","errors"]