[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e47002e2-26ee-4cde-89e7-af26f6ccb823","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2017 tentang RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2017","number","12","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bontang","place_of_enactment","Bontang","theme","RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENAGA KERJA ASING - IZIN - PERPANJANGAN - RETRIBUSI
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Kota Bontang Tahun 2017 No. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 97 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah ini berisi tentang:\r\nKetentuan Umum; Perpanjangan IMTA; Nama, Objek, dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Pemanfaatan; Insentif Pemungutan; Pelaporan; Sanksi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n 19 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2017 mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 yang mengamanatkan penetapan tarif retribusi dengan Peraturan Daerah.

Peraturan ini mengatur mengenai:

Prosedur permohonan dan penerbitan Perpanjangan IMTA oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja TKA untuk memperoleh Perpanjangan IMTA, termasuk alasan perpanjangan, salinan IMTA yang berlaku, bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA, salinan Keputusan RPTKA, salinan paspor TKA, pas foto, salinan perjanjian kerja, bukti gaji TKA, NPWP TKA (jika bekerja lebih dari 6 bulan), NPWP pemberi kerja TKA, bukti polis asuransi, bukti kepesertaan Program Jaminan Sosial Nasional (jika bekerja lebih dari 6 bulan), surat penunjukan TKI pendamping, laporan realisasi program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping, dan rekomendasi jabatan dari Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan.
Jangka waktu perpanjangan IMTA, yaitu sesuai dengan jangka waktu RPTKA, dengan setiap perpanjangan paling lama 1 tahun.
Kewajiban pemberi kerja TKA untuk melanjutkan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping TKA.
Objek retribusi adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA, dengan pengecualian bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Subjek retribusi adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Perpanjangan IMTA.
Tarif retribusi ditetapkan sebesar USD100.00 per bulan, dibayarkan dalam rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kota Bontang.
Masa retribusi adalah 1 bulan atau 1 tahun takwim.
Tata cara pembayaran, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Pemanfaatan penerimaan retribusi untuk mendanai penerbitan izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif Perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian tenaga kerja lokal.
Kewajiban pemberi kerja TKA untuk melaporkan penggunaan TKA dan RPTKA secara periodik.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban pelatihan TKI pendamping dan pelaporan penggunaan TKA dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penangguhan Perpanjangan IMTA.\n2. Keterlambatan atau kekurangan pembayaran retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BONTANG
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BONTANG CITY
NUMBER 12 OF 2017
ABOUT
EXTENSION FEE FOR FOREIGN WORKERS EMPLOYMENT PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BONTANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Article 15 paragraph (2) of Government Regulation Number 97 of 2012 concerning Traffic Control Fees and Extension Fee for Foreign Workers Employment Permit, the amount of the levy is determined by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Extension Fee for Employing Foreign Workers;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 47 of 1999 concerning the Establishment of Nunukan Regency, Malinau Regency, West Kutai Regency, East Kutai Regency and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e47002e2-26ee-4cde-89e7-af26f6ccb823","actionData","errors"]