[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e46cd8a2-204d-4f6d-a73c-bd23f3d12ec1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Pertambangan Mineral dan Batubara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertambangan Mineral dan Batubara
ABSTRAK:	\n \n bahwa mineral dan batubara sebagai sumberdaya alam yang\r\ntidak terbarukan harus dikelola secara terarah, terpadu,\r\nberdayaguna, berhasilguna dan berwawasan lingkungan, agar\r\ndapat memberikan nilai tambah secara nyata bagi\r\nperekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat secara\r\nberkeadilan;\r\nbahwa pertambangan mineral dan batubara mempunyai\r\nperanan yang penting dalam pembangunan Daerah, sehingga\r\nperlu upaya pembaruan dan penataan kegiatan pengelolaan\r\ndan pengusahaannya, dengan memperhatikan prinsip\r\nlingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat;\r\nbahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan\r\nNomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan\r\nUmum, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika regulasi dan\r\nkebutuhan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan\r\npenyusunan kembali;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan\r\nhuruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi\r\nKalimantan Selatan tentang Pertambangan Mineral dan\r\nBatubara;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang\r\nNomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04\r\nTahun 2012;Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 28\r\nTahun 2013; Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32\r\nTahun 2013; Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1\r\nTahun 2014; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi\r\nNomor 555.K/26/M.PE/1995; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi\r\nNomor 1211.K/008/M.PE/1995; Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral\r\nNomor 1453.K/29/MEM/2000; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6\r\nTahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi\r\nKalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berisi:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tMaksud, Tujuan, dan Asas;\r\n3.\tKewenangan dan Tanggungjawab;\r\n4.\tPenguasaan;\r\n5.\tWilayah Pertambangan;\r\n6.\tWilayah Izin Usaha Pertambangan (Wiup);\r\n7.\tUsaha Pertambangan;\r\n8.\tPerizinan;\r\n9.\tPengutamaan Kepentingan Dalam Negeri, Pengendalian Produksi, dan Pengawasan Penjualan Mineral Dan Batubara;\r\n10.\tPeningkatan Nilai Tambah, Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batubara;\r\n11.\tReklamasi Dan Pascatambang;\r\n12.\tPengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat;\r\n13.\tHak Dan Kewajiban;\r\n14.\tPenggunaan Tanah Untuk Usaha Pertambangan;\r\n15.\tUsaha Jasa Pertambangan;\r\n16.\tPendapatan Daerah;\r\n17.\tData dan Sistem Informasi Pertambangan; \r\n18.\tPenelitian dan Pengembangan;\r\n19.\tPendidikan dan Pelatihan;\r\n20.\tKoordinasi, Kerja Sama dan Kemitraan;\r\n21.\tInsentif dan Disinsentif;\r\n22.\tPembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;\r\n23.\tLarangan dan Sanksi Administrasi;\r\n24.\tKetentuan Pidana;\r\n25.\tKetentuan Peralihan; \r\n26.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2014. \n 48 halaman \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Peraturan Baru: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan Peraturan Daerah baru yang disusun untuk menggantikan pengaturan sebelumnya dan menata kembali penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di tingkat provinsi.
Menggantikan Peraturan Sebelumnya: Secara tegas Peraturan Daerah ini mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (lihat Pasal 87).
Perubahan terhadap Peraturan Sebelumnya: Isi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penyusunan kembali/penataan terhadap ketentuan sebelumnya; perubahan substantif tercermin dari pembentukan kerangka kewenangan, klasifikasi WIUP/WUP/WPN, ketentuan perizinan, kewajiban peningkatan nilai tambah, reklamasI/pascatambang serta mekanisme pengawasan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Status Berlaku: Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (Pasal 89). Dokumen mencantumkan tanggal penetapan dan pengundangan pada 7 Agustus 2014. Peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan (Pasal 88), sehingga efektivitas beberapa ketentuan bergantung pada terbitnya Peraturan Gubernur/Peraturan pelaksanaan terkait.
Hubungan dengan Peraturan Lebih Tinggi: Peraturan ini disusun dengan memperhatikan dan merujuk kepada peraturan nasional yang relevan, antara lain UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan keputusan menteri yang disebutkan dalam konsiderans, sehingga berfungsi sebagai regulasi pelaksanaan pada tingkat provinsi dalam kerangka ketentuan perundang-undangan nasional.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan Utama

Tujuan dan Latar Belakang: Perda ini bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya mineral dan batubara secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat daerah (Pasal 2–3; konsiderans). Penyusunan kembali regulasi dilakukan karena Perda sebelumnya (No.2/2009) dinilai tidak sesuai dengan dinamika regulasi nasional dan kebutuhan daerah.
Prinsip-prinsip Utama: Pengelolaan pertambangan berasaskan manfaat, keadilan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Pasal 4).
Kewajiban dan Hak:
\n
- Hak: Pemegang IUP dan pemegang kontrak/PKP berhak melakukan tahapan usaha pertambangan dan memanfaatkan prasarana/sarana umum sesuai ketentuan (Pasal 55–57).
- Kewajiban: Pemegang IUP wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial, menyerahkan rencana reklamasi/pascatambang dan dana jaminan, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, melaporkan data/produksi, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, menjaga daya dukung lingkungan, dan menyerahkan data eksplorasi/produksi kepada Pemerintah Daerah (Pasal 58, Pasal 51–53, Pasal 47–50, Pasal 54, Pasal 67).
\n
Mekanisme dan Prosedur:
\n
- Penguasaan dan Perencanaan Wilayah: Penetapan WP/WUP/WIUP/WPN melalui proses inventarisasi, penyelidikan, peta potensi dan koordinasi antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pasal 9–16).
- Perizinan: Mekanisme penerbitan WIUP dan IUP secara bertahap (pemberian WIUP lalu IUP), kategori IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dengan ketentuan isi minimal izin, jangka waktu dan perpanjangan (Pasal 17–36, Pasal 28–34). Untuk mineral logam dan batubara WIUP diberikan melalui lelang (Pasal 23–25).
- Lingkungan dan Dampak: IUP Operasi Produksi lintas kabupaten/kota yang berdampak lingkungan harus didasarkan pada dokumen lingkungan hidup yang disahkan; rencana reklamasi dan pascatambang wajib disertakan dalam permohonan IUP (Pasal 35, Pasal 51–53).
- Pengutamaan Dalam Negeri dan Nilai Tambah: Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor; kewajiban pengolahan/pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah ditetapkan dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur (Pasal 40–50).
- Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian: Gubernur (melalui Dinas dan Inspektur Tambang) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pertambangan, konservasi, K3, reklamasi, pengawasan produksi dan penjualan serta pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 72–81).
- Data & Sistem Informasi: Kewajiban pengumpulan, pengelolaan dan penyampaian data/informasi pertambangan kepada Pemerintah serta penyusunan sistem informasi pertambangan provinsi (Pasal 67–69). Pemohon WIUP menanggung biaya pencadangan/pencetakan peta (Pasal 68).
- Ketentuan Pelaksanaan: Banyak rincian teknis diserahkan untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur atau peraturan pelaksana lainnya (Pasal 40, 41, 43, 50, 63, 75–76, Pasal 88).
\n

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Masa Berlaku dan Implementasi: Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan (Pasal 89). Peraturan pelaksanaan (Peraturan Gubernur atau peraturan teknis lain) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan (Pasal 88), sehingga beberapa ketentuan teknis baru efektif setelah terbitnya peraturan pelaksana.
Ketentuan Peralihan untuk Entitas yang Sudah Ada:
\n
- Semua perizinan pertambangan yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya izin yang telah diberikan (Pasal 85 ayat (1)) — ini merupakan bentuk grandfathering bagi izin yang sah.
- Entitas/usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan Perda baru wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Perda (Pasal 85 ayat (2)).
- Pemegang IUP, pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan kontrak karya yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan ketentuan lama wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun (Pasal 85 ayat (3)).
\n
Batas Waktu Penyesuaian Spesifik:
\n
- Penyesuaian umum: 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Perda (Pasal 85 ayat (2)–(3)).
- Bagi pemegang IUP yang telah berproduksi tetapi izinnya tidak sesuai Perda, mereka diwajibkan melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Perda (Pasal 86 huruf c).
- Bagi IUP yang belum dilaksanakan: penyesuaian fungsinya berdasarkan rencana tata ruang dan arahan zonasi ketika memproses perizinan baru (Pasal 86 huruf a–b).
\n
Grandfathering Clauses: Terdapat ketentuan eksplisit bahwa izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Perda tetap berlaku sampai masa berakhirnya (Pasal 85 ayat (1)). Namun, izin-izin yang tidak sesuai harus disesuaikan sesuai ketentuan dalam batas waktu yang disebutkan (Pasal 85–86).

","sanctions","

Sanksi

Pengaturan Sanksi: Peraturan Daerah ini mengatur baik sanksi administratif maupun merujuk pada sanksi pidana untuk pelanggaran tertentu.
Sanksi Administratif (Pasal 83):
\n
- Ruang Lingkup Penerapan: Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31 ayat (4) dan (5), Pasal 33, Pasal 37, Pasal 41 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 58, Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 82 dapat dikenakan sanksi administratif.
- Jenis Sanksi Administratif (Pasal 83 ayat (2)):\n
  - Teguran tertulis;
  - Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - Pembekuan izin;
  - Pencabutan izin;
  - Penetapan ganti rugi;
  - Denda.
  \n
- Prosedur/Pembinaan: Sebelum menjatuhkan sanksi administratif, Dinas wajib melakukan pembinaan berupa teguran, peringatan tertulis, dan upaya pembinaan lainnya kepada pihak yang bersangkutan (Pasal 83 ayat (3)).
\n
Sanksi Pidana (Pasal 84):\n
- Pasal 84 menyatakan bahwa selain sanksi administratif, pelanggaran ketentuan Pasal 82 (larangan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan pengolahan/pengangkutan/penjualan hasil tambang tanpa izin) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan. Perda ini tidak merinci ancaman pidana atau besaran pidana, sehingga penerapan ketentuan pidana merujuk kepada peraturan nasional yang relevan (mis. ketentuan pidana dalam UU/PP atau Peraturan Menteri yang mengatur tindak pidana pertambangan).
- Catatan: Karena Perda merujuk kepada ketentuan pidana di peraturan yang lebih tinggi, penjatuhan pidana akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan prosedur penyidikan serta penuntutan sebagaimana diatur dalam undang‑undang terkait (contoh: ketentuan pidana dalam UU No.4/2009 dan peraturan pelaksanaannya jika relevan).
\n

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

NUMBER 6 OF 2014

CONCERNING

MINERAL AND COAL MINING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

Considering:

a. that minerals and coal as non-renewable natural resources must be managed in a directed, integrated, efficient, effective and environmentally sound manner, so as to provide tangible added value for the regional economy and the welfare of the community fairly;
b. that mineral and coal mining plays an important role in regional development, therefore there is a need for renewal and arrangement efforts for management and business activities, taking into account the principles of the environment, transparency, and public participation;
c. that Regional Regulation of South Kalimantan Province Number 2 of 2009 concerning the Management of General Mining is no longer in accordance with the dynamics of regulation and the needs of minerals and coal, therefore it needs to be recompiled;
d. that based on the considerations in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of South Kalimantan Province concerning Mineral and Coal Mining;

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=e46cd8a2-204d-4f6d-a73c-bd23f3d12ec1","actionData","errors"]