[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e464930c-f6f9-4568-b460-f6f46eb4697c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2019 tentang KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2019","number","15","year","2019","published_date","2019-10-22","effective_date","2019-10-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2019/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menjamin kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah, perlu penataan kawasan pertanian yang terprogram, terencana dan berkelanjutan. \r\nBahwa UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, telah memberikan amanat kepada daerah agar menyusun kebijakan tentang kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Perpres No. 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 30 Tahun 2015; Permentan No. 41/Permentan/OT.140/9/ 2009; Permentan No. 7/Permentan/OT.140/2/2012; Perda No. 10 Tahun 2013 \n Perda ini mengatur mengenai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi: Kewenangan Pemerintah Daerah; Perencanaan dan Penetapan; Pengembangan; Penelitian; Pemanfaatan; Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Alih Fungsi; Insentif dan Disinsentif; Koordinasi, Kerja Sama dan Kemitraan; Sistem Informasi dan Peran Serta masyarakat; Sanksi; Penyidikan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peta dasar, pengembangan,\r\nrehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian; kriteria dan syarat kawasan pertanian pangan berkelanjutan; kriteria dan syarat lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; kriteria dan tata cara penetapan lahan\r\ncadangan pertanian pangan berkelanjutan; Intensifikasi; pemberdayaan petani; pemberian insentif dan disinsentif, diatur dalam Peraturan Gubernur.\r\nKetentuan mengenai perlindungan petani; tata cara koordinasi dan keterlibatan\r\nsektor-sektor lain dalam pendukungan percepatan dan pemanfaatan\r\nkawasan pertanian pangan berkelanjutan, diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n 27 hlm.; Penjelasan 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan, pembinaan, dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Latar belakangnya adalah untuk menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah melalui penataan kawasan pertanian yang terprogram, terencana, dan berkelanjutan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yang meliputi penetapan kebijakan, penyusunan peta dasar, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian. Selain itu, diatur pula mengenai perencanaan dan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, penelitian untuk mendukung perlindungan kawasan pertanian pangan, pemanfaatan lahan dengan konservasi tanah dan air, serta perlindungan dan pemberdayaan petani melalui pemberian jaminan dan fasilitas.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai alih fungsi lahan, yang pada dasarnya dilarang kecuali untuk kepentingan umum atau dalam hal terjadi bencana alam, dengan persyaratan tertentu seperti kajian kelayakan strategis, perencanaan alih fungsi lahan, pembebasan kepemilikan hak atas tanah, dan ketersediaan lahan pengganti. Insentif dan disinsentif juga diatur untuk pengendalian lahan, serta koordinasi, kerjasama, dan kemitraan dalam rangka perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Sistem informasi lahan dan peran serta masyarakat juga menjadi bagian dari pengaturan dalam peraturan ini.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap pengalihfungsian lahan pertanian dalam kawasan pangan berkelanjutan diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF JAMBI

REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 15 OF 2019
ABOUT
SUSTAINABLE FOOD
AGRICULTURAL AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF JAMBI,

Considering:

that in order to ensure the independence of food security and food sovereignty in the region, it is necessary to organize programmed, planned and sustainable agricultural areas.
that Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food
Agricultural Land, has mandated the regions to develop policies regarding sustainable food
agricultural areas.
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Sustainable Food
Agricultural Area.

In view of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Emergency Law Number 19 of 1957 concerning the Establishment of Level I Autonomous Regions of West Sumatra, Jambi and Riau (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e464930c-f6f9-4568-b460-f6f46eb4697c","actionData","errors"]