[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4506e2d-dcdc-4771-b859-00f22810ce3c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-09-20","effective_date","2001-09-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bengkulu","place_of_enactment","Bengkulu","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan
ABSTRAK:	\n \n tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2Ol3 tentang Perizinan Usaha Perkebunan. \n UUD Pasal 18 ayat 6 Tahun 1945\r\nUU No. 9 Tahun 1967\r\nUU No. 41 Tahun 1999\r\nUU No. 32 Tahun 2009\r\nUU No. 23 Tahun 2014\r\nPP No. 20 Tahun 1968\r\nPERMENTAN No: 98/Permentan/OT.140/9/2013\r\nPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan\r\nPertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2Ol7\r\n \n Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:\r\na. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;\r\nb. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan\r\nc. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan;dan\r\nd. usaha jasa Perkebunan.\r\nKemitraan pengolahan berkelanjutan\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2001. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan. Perubahan tersebut mencakup definisi-definisi penting seperti Dinas Perkebunan, Kepala Dinas, Budidaya Tanaman Perkebunan, Hasil Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan, Penanaman Modal Asing, IUP, IUP-B, IUP-P, STD-B, Kemitraan Usaha Perkebunan, PIR-BUN, PIR-TRANS, Lingkungan Hidup, dan Konflik Usaha Perkebunan.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengubah jenis Usaha Perkebunan, yang terdiri dari Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan, Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi paling sedikit 20% bahan baku dari kebun sendiri dan sisanya melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

Peraturan ini juga mengatur bahwa kebun yang diusahakan sendiri dapat diperoleh dari hak milik atas tanah Pekebun, hak guna usaha, dan/atau hak pakai. Kemitraan pengolahan berkelanjutan dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, harga pasar yang wajar, dan peningkatan nilai tambah berkelanjutan bagi Pekebun. Jangka waktu kemitraan paling singkat 10 tahun.

Dalam hal tanah yang digunakan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pemohon izin wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya atau industri pengolahan tanpa izin diancam pidana sesuai Pasal 105 UU No. 39 Tahun 2014.\n2. Pelaku Usaha yang membuka lahan dengan pembakaran yang menyebabkan pencemaran diancam pidana sesuai Pasal 108 UU No. 39 Tahun 2014.\n3. Orang yang melanggar larangan terkait pengolahan, peredaran, dan pemasaran hasil perkebunan diancam pidana sesuai Pasal 110 UU No. 39 Tahun 2014.\n4. Pelaku Usaha yang mengiklankan hasil perkebunan yang menyesatkan konsumen diancam pidana sesuai Pasal 112 UU No. 39 Tahun 2014.\n5. Orang yang melakukan penjarahan atau pencurian diancam pidana sesuai Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF BENGKULU
REGIONAL REGULATION OF BENGKULU PROVINCE
NUMBER 4 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BENGKULU PROVINCE NUMBER 2 OF
2013 REGARDING PLANTATION BUSINESS LICENSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BENGKULU,

Considering:

that with the enactment of Law Number 39 of 2014 concerning Plantation and Regulation of the Minister of Agriculture Number 21/Permentan/KB.410/6/2017 concerning the Second Amendment to Regulation of the Minister of Agriculture Number 98/Permentan/OT.140/9/2013 concerning Guidelines for Plantation Business Licensing, it is necessary to make adjustments to Regional Regulation of Bengkulu Province Number 2 of 2013 concerning Plantation Business Licensing;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Amendment to Regional Regulation of Bengkulu Province Number 2 of 2013 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4506e2d-dcdc-4771-b859-00f22810ce3c","actionData","errors"]