[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4494ad5-9e6e-4220-a917-a969b4f6a2b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Maluku","place_of_enactment","Ambon","theme","Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/9,TLD NO.16, LL SEKDA PROVINSI MALUKU: 9 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak
ABSTRAK:	\n \n Bahwa kondisi infrastruktur di Maluku masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah. Terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 20 THN 1958; UU No.r 18 THN 1999; UU NO. 28 THN 2002; UU NO. 17 THN 2003; UU NO. 27 THN 2003; UU NO. 1 THN 2004; UU NO. 25 THN 2004; UU NO. 32 THN 2004 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 12 THN 2008; UU NO. 33 THN 2004; UU NO. 38 THN 2004; UU NO. 17 THN 2007; UU NO. 26 THN 2007; PP NO. 29 THN 2000; PP NO. 36 THN 2005; PP NO. 58 THN 2005; PP NO. 34 THN 2006; PP NO. 38 THN 2007; PP NO. 50 THN 2007; PP NO. 26 THN 2008; PP NO. 67 THN 2005; PP NO. 54 THN 2010; PERMENDAGRI NO. 21 THN 2011; PERMENKEU NO. 56/PMK.02/2010; PERMENDAGRI NO. 13 THN 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI NO. 21 THN 2011; PERDAPROMAL NO. 58 THN 2005; PERDAPROMAL NO. 04 THN 2009. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Maksud dan Tujuan, Kriteria, Syarat dan Jenis Pembangunan, Mekanisme Perencanaan Pembangunan Tahun Jamak, Sumber Pendanaan, Penjaminan Pembiayaan, Pengikatan, dan Pengawasan dan Pengendalian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2013. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak bertujuan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan dari APBD untuk pembangunan fisik yang strategis dan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran. Latar belakangnya adalah kondisi infrastruktur di Maluku yang belum optimal, terbatasnya anggaran daerah, dan kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Peraturan ini mengatur kriteria, syarat, dan jenis pembangunan yang dapat dibiayai melalui tahun jamak, termasuk infrastruktur transportasi, jalan dan jembatan, sumber daya air dan irigasi, air minum, air limbah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, serta bangunan gedung pemerintahan dan pelayanan publik. Pembangunan ini dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Mekanisme perencanaan meliputi pengajuan usulan oleh SKPD terkait, penelitian dan pembahasan oleh Biro/Bagian Keuangan dan BAPPEDA, penyesuaian skala prioritas dan kemampuan pembiayaan daerah, persetujuan kepala daerah, dan pembahasan serta penetapan oleh DPRD. Sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber dana lain yang sah. Pengalokasian dana per tahun ditetapkan dalam Perda APBD, dengan tahapan pembiayaan sepadan dengan tahapan rencana pekerjaan, minimal 25% dari nilai keseluruhan pekerjaan.

Program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang didanai melalui tahun jamak harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri. Pengikatan pekerjaan dituangkan dalam kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian, dilaksanakan melalui pelelangan umum. Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak. Pembangunan yang belum selesai pada akhir masa jabatan Gubernur diprioritaskan pengalokasian pembiayaannya dalam APBD tahun berikutnya.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang dibiayai dari APBD yang telah ada sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.\n2. Kontrak-kontrak pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang dibiayai dari APBD yang telah ditandatangani dan dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MALUKU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF MALUKU PROVINCE
NUMBER 9 OF 2013
ABOUT
MULTI-YEAR DEVELOPMENT FINANCING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF MALUKU,

Considering:

that the infrastructure condition in Maluku is still characterized by the sub-optimal accessibility, quality and service coverage, so that it has not fully become the backbone for the development of the real sector, including in supporting the fulfillment of food needs, encouraging the production sector, and supporting regional development;
that the limited allocation of the Regional Revenue and Expenditure Budget of Maluku Province to carry out infrastructure development activities, resulting in the implementation of infrastructure development requiring more than 1 (one) budget year;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Maluku Province concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4494ad5-9e6e-4220-a917-a969b4f6a2b2","actionData","errors"]