[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e448bb45-62ee-4e03-9c91-ac0c48dd8023","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Pelacuran","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-07-29","effective_date","2009-07-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Larangan Pelacuran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelacuran - larangan
2009
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD. 2009 (5) Seri E; 6 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Larangan Pelacuran
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan \r\ndengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif \r\nterhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat; bahwa dalam upaya melestarikan nilai-nilai luhur budaya \r\nmasyarakat yang tertib, dinamis dan agamis perlu dilakukan upaya \r\npenanganan dan pencegahan yang serius terhadap pelacuran di \r\nKota Banjar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada \r\nhuruf a dan b, maka dipandang perlu adanya Larangan Pelacuran \r\nyang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\n \n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelarangan, pengendalian, penindakan, pembinaan, dan partisipasi masyarakat, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2009. \n 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Pelacuran bertujuan untuk menata dan membangun kehidupan masyarakat yang baik, moralis, serta meningkatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan di Kota Banjar.

Peraturan ini melarang setiap orang melakukan pelacuran, mendirikan atau menyediakan tempat pelacuran, menyuruh orang menjadi pelacur, mempermudah praktik pelacuran, memberikan fasilitas untuk pelacuran, membujuk orang lain sehingga terjadi pelacuran, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Larangan ini berlaku juga bagi tempat hiburan, hotel, dan penginapan. Peraturan ini juga melarang keberadaan perempuan atau orang yang berperilaku seperti perempuan di tempat umum pada malam hari dengan maksud yang tidak jelas, serta melarang orang dengan perilaku mencurigakan berada di tempat-tempat tertentu yang dapat menimbulkan anggapan bahwa mereka adalah pelacur. Selain itu, dilarang bermesraan di tempat umum yang mengarah pada hubungan seksual.

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pembinaan untuk mencegah pelacuran, serta masyarakat berkewajiban melaporkan kegiatan pelacuran kepada petugas yang berwenang. Walikota berwenang menutup tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran.

","transitional_provisions","sanctions","1. Barang siapa melanggar Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Barang siapa melanggar Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).\n3. Barang siapa melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 5 OF 2009

CONCERNING

PROHIBITION OF PROSTITUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that prostitution is an act that is contrary to religious and moral norms which has a negative impact on the joints of social life;
that in an effort to preserve the noble values of an orderly, dynamic and religious society, it is necessary to make serious efforts to handle and prevent prostitution in the City of Banjar;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is deemed necessary to have a Prohibition of Prostitution stipulated by a Regional Regulation.

In View of :

Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1958 Number 127);
Law of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e448bb45-62ee-4e03-9c91-ac0c48dd8023","actionData","errors"]