[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e42ffaaf-5ec3-4d77-8aca-4ae45fdb118d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-04-26","effective_date","2018-04-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Gerakan Revolusi Hijau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2018/No.07
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Gerakan Revolusi Hijau
ABSTRAK:	\n \n bahwa luas tutupan lahan bervegetasi di daerah semakin berkurang sehingga mengakibatkan kualitas lingkungan hidupDaerah rendah ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang rendah; bahwa upaya penanaman kembali yang dilakukan Pemerintah Daerah dan para pemegang izin belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan; bahwa dalam rangka mempercepat pemenuhan luasan tutupan lahan bervegetasi di Provinsi Kalimantan Selatan, diperlukan partisipasi semua pihak termasuk pemangku kepentingan dan seluruh warga masyarakat, dengan cara melakukan perubahan perilaku untuk menanam dan memelihara pohon secara cepat, tepat, dan menyeluruh; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Revolusi Hijau; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2017; \n Peraturan Daerah Tentang Gerakan Revolusi Hijau, memuat tentang:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tPerencanaan;\r\n3.\tPelaksanaan;\r\n4.\tHak, Kewajiban dan Larangan;\r\n5.\tKelembagaan;\r\n6.\tSistem Informasi;\r\n7.\tPenghargaan;\r\n\r\n8.\tPembinaan Dan Pengawasan;\r\n9.\tPartisipasi Masyarakat;\r\n10.\tPendanaan;\r\n11.\tSanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan;\r\n12.\tKetentuan Pidana;\r\n13.\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Gerakan Revolusi Hijau di Provinsi Kalimantan Selatan. Latar belakangnya adalah berkurangnya tutupan lahan bervegetasi yang mengakibatkan rendahnya kualitas lingkungan hidup. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui penanaman pohon, mengubah perilaku masyarakat untuk gemar menanam dan memelihara pohon, serta menyediakan bahan baku industri perkayuan dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup:

Perencanaan: Pemerintah Daerah menyusun rencana induk revolusi hijau untuk jangka waktu 10 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan. Rencana ini memuat jangka waktu pelaksanaan, lokasi tanam, penyiapan bibit, luas penanaman, pemeliharaan dan perlindungan, pemanfaatan hasil, organisasi, pembiayaan, serta penelitian dan pengembangan.
Pelaksanaan: Gerakan Revolusi Hijau dilaksanakan melalui sosialisasi, penanaman pohon, pemeliharaan, dan pemanfaatan hasil. Penanaman pohon dilaksanakan di dalam dan di luar Kawasan Hutan, dengan melibatkan berbagai pihak seperti kesatuan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha, masyarakat, pemerintah, dan badan usaha.
Hak dan Kewajiban: Masyarakat berhak mendapatkan manfaat dari pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau. Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan gerakan ini. Badan usaha pemegang izin pemungutan hasil hutan dan pemanfaatan hutan berkewajiban melaksanakan Gerakan Revolusi Hijau. Setiap lembaga pendidikan yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur berkewajiban melaksanakan penanaman pohon di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Semua badan usaha berkewajiban mengalokasikan minimal 10 persen dari total dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau. Setiap pengembang perumahan berkewajiban melakukan penanaman pohon pada ruang terbuka hijau. Setiap organisasi/lembaga yang menerima pendanaan dari APBD wajib menanam paling sedikit 25 pohon di lingkungan sekitarnya.
Larangan: Setiap orang dilarang merusak pohon yang ditanam di lahan yang ditetapkan sebagai lokasi penanaman dalam rangka pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau. Setiap orang dilarang menghalang-halangi pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau.
Kelembagaan: Pemerintah Daerah dapat membentuk kelompok kerja atau forum untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau.
Sistem Informasi: Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau yang dapat diakses oleh masyarakat.
Penghargaan: Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dan/atau mendukung pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau.
Pembinaan dan Pengawasan: Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau di Daerah.
Partisipasi Masyarakat: Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau.

","transitional_provisions","sanctions","1. Organisasi/lembaga yang menerima pendanaan dari APBD dan badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29, dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran, penghentian bantuan pendanaan, penundaan pelayanan administrasi di daerah, atau penundaan perpanjangan izin usaha.\n3. Setiap orang yang melanggar Pasal 17, Pasal 31 dan Pasal 32 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 7 OF 2018
CONCERNING
THE GREEN REVOLUTION MOVEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

Considering:

that the area of land cover with vegetation in the region is decreasing, resulting in low environmental quality in the Region, indicated by a low environmental quality index;
that the replanting efforts carried out by the Regional Government and permit holders have not fully addressed the critical land problems in South Kalimantan Province;
that in order to accelerate the fulfillment of the area of land cover with vegetation in South Kalimantan Province, the participation of all parties, including stakeholders and all citizens, is needed by changing behavior to plant and maintain trees quickly, accurately, and thoroughly;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to establish a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e42ffaaf-5ec3-4d77-8aca-4ae45fdb118d","actionData","errors"]