[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e42ebe54-20d4-4127-bfac-f83c748737f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2021 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e3e98fa7-32d7-4072-b4eb-7ffbc2274fe8","Etika Penyelenggara Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Probolinggo","place_of_enactment","Probolinggo","theme","PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyidik PNS
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kota Probolinggo Tahun 2021 No 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam wujud penegakan yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan menuju terwujudnya kepastian hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kepastian hukum, perlu pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalm penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 \n peraturan ini mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin keberadaan PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas PPNS secara profesional. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :\r\na. Kedudukan, Tugas dan Wewenang PPNS;\r\nb. Hak dan Kewajiban;\r\nc. Sekretariat PPNS;\r\nd. Administrasi Penyidikan PPNS;\r\ne. Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan PPNS;\r\nf. Mutasi Pejabat PPNS;\r\ng. Pakaian Dinas dan Atribut PPNS;\r\nh. Kode Etik PPNS;\r\ni. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan;\r\nj. Pembinaan; dan\r\nk. Pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n jumlah 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjamin keberadaan PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas PPNS secara profesional. Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah. Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah akan diproses oleh PPNS. PPNS berwenang menerima laporan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, memeriksa tersangka, melakukan penggeledahan dan penyitaan, serta memanggil saksi dan ahli. PPNS bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP. PPNS diberikan tambahan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota. PPNS wajib melakukan penyidikan, membuat berita acara, menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum atau pengadilan, mematuhi Kode Etik PPNS, dan membuat laporan pelaksanaan tugas. Sekretariat PPNS dibentuk untuk mewadahi PPNS, berkedudukan di Satpol PP, dan bertugas melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan penyidikan. Administrasi Penyidikan PPNS meliputi acara pemeriksaan cepat dan singkat. Syarat kepangkatan untuk menjadi PPNS antara lain masa kerja minimal 2 tahun, pangkat minimal Penata Muda (III/a), berpendidikan Sarjana Hukum atau setara, dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan karena perubahan struktur, mutasi instansi, atau mutasi jabatan. PPNS menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS. PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik. Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. PPNS melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan. Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS yang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah. Segala biaya dibebankan pada APBD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","PPNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral berupa:\n1. Permohonan maaf secara lisan.\n2. Permohonan maaf secara tertulis.\n3. Pernyataan penyesalan secara tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PROBOLINGGO CITY
NUMBER 4 OF 2021
ON
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF PROBOLINGGO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the implementation of Regional Government is directed to realize the welfare of a just society in the form of enforcement carried out in a planned, integrated, and sustainable manner towards the realization of legal certainty based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that in order to meet the needs of the community for legal certainty, guidelines are needed for Civil Servant Investigators in investigating violations of Regional Regulations;
that Regional Regulation Number 3 of 2006 concerning Regional Civil Servant Investigators is no longer in accordance with legal developments and community needs, so it needs to be revoked;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e42ebe54-20d4-4127-bfac-f83c748737f9","actionData","errors"]